Artikel

Abstrak Output dari Diklat Kewidyaiswaraan Jenjang Lanjutan yaitu berupa Program Pengembangan Kompetensi, yang telah diseminarkan didepan pimpinan Instansi, sebagai finalisasi uji kompetensi widyaiswara pada jenjang jabatan Ahli Pertama ke jenjang jabatan Ahli Muda. Selanjutnya, Program Pengembangan Kompetensi yang telah diuji dan disahkan tersebut diprint cetak jilid sebayak 1 (satu) eksemplar dan disampaikan Ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Veteran Jakarta sebagai laporan dan arsip serta diterbitkannya sertifikat kompetensi. Adapun output dari Program Pengembangan Kompetensi penulis berupa “Pelatihan Penyembuhan Diri Sendiri (Self Healing ASN)”. Sebagaimana amanat Kepala BKPSDMD bahwa pentingnya tindaklanjut berupa publikasi, dengan harapan sebagai penyebarluasan informasi dan dapat lebih besar kemanfaatannya.  Salah satu publikasi yang dilakukan yaitu berupa tulisan di website BKPSDMD Provinsi Kep. Babel, dengan perubahan seperlunya disesuaikan dengan format Website BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BAB I A. Latar Belakang Unsur pertama dan utama serta mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara adalah sumberdaya manusia, dalam hal ini Aparatur Sipil Negara. Sebagus apapun peraturan perundangan dan system yang ada, ditentukan oleh sumberdaya manusia yang ada. Pada hakekatnya, sumberdaya organisasi, dalam hal ini manusia, merupakan dinamisasi fungsi Psikis dan fungsi Fisik. Dengan kata lain, semakin sehat dan dinamisnya antara fisik dan psikis aparatur maka sebagai modal awal dan utama serta semakin berkompetennya aparatur tersebut dalam peran, fungsi dan tugasnya selaku aparatur ataupun bagian dari sosialnya (kompetensi teknis, administrasi, dan sosio kultural), sebagaimana amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Saat ini, kuantitas Aparatur Sipil Negara yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 5.385 orang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh honorer berjumlah 3.150 orang (data triwulan ke 3 tahun 2017).   Sedangkan di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pegawai berjumlah 189 pegawai dengan rincian PNS berjumlah 108 orang dibantu tenaga kontrak berjumlah 81 orang. Dalam perkembangan dan Tantangan jaman yang semakin komplek, kontribusi setiap orang ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin ditentukan oleh taraf kesehatan mental setiap ASN itu sendiri, sebagaimana kriteria mental yang sehat yaitu realistis, mengenali diri sendiri, optimis, mampu mengendalikan perilaku, bahagia relatif bebas dari ketegangan dan cemas, mempunyai harga diri dan dapat diterima oleh lingkungannya, mampu memberi perhatian dan membina hubungan sosial, serta produktif (Faisal, 2014). Dengan demikian, semakin sehat mental seorang ASN atau honorer maka akan semakin memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam peran, tugas dan fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat kesatuan bangsa sebagaimana amanat undang-undang ASN nomor 5 Tahun 2014. Persoalan kesehatan mental ASN sampai saat ini masih relatif kurang mendapat perhatian dan fokus yang proporsional dalam hal usaha yang bersifat preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan juga preservatif (pemeliharaan) bagi setiap ASN sejak dari masa rekruitmen sampai masa pensiunnya. Fakta bahwa dalam rekruitmen Calon PNS, tes yang dipakai lebih pada aspek kecerdasan intelektual atau kognitif. Sedangkan aspek mental lainnya, yakni aspek afektif dan psikomotorik, sebagai bagian dari ranah mental atau jiwa lainnya, seringkali termarginalkan.  Begitu pula dalam hal pemeriksaan kesehatan cenderung lebih pada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter umum, bukan dokter Psikiatrik (Psikiater) ataupun Psikolog yang memeriksa keadaan psikis Calon PNS tersebut. Begitu pula dalam aktualisasi ASN dalam peran tugas dan fungsi sebagai pribadi ataupun penyelenggara pemerintahan atau negara, masih relatif jarang adanya program kegiatan khusus pemeriksaan kesehatan mental atau program kegiatan pencegahan (preventif) gangguan mental, pengobatan (kuratif) serta preservatif (pemeliharaan) yang berfokus langsung pada kesehatan mental ASN. Program kegiatan, khususnya di pemerintahan, yang berkorelasi dengan kesehatan mental pada umumnya masih bersifat ceramah, dan peningkatan kesejahteraan, relatif belum berhubungan langsung dengan program kegiatan yang fokus menangani persoalan mental, atau bila ada, kuantitasnya masih relatif kecil dilaksanakan pada satuan kerja, dan pada umumnya masih bersifat terapis centrered. Padahal, persoalan mental merupakan persoalan setiap individu sepanjang hayat, sedangkan peran, tugas dan fungsi ASN semakin komplek dan dinamis sesuai perkembangan dan tuntutan jaman. Bila dipetakan, kondisi mental ASN, dimulai sejak CPNS dan atau ketika mengaktualisakan diri sebagai PNS secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. sehat mental dan tetap sehat mental sampai pensiun 2. sehat mental namun kemudian mengalami gangguan mental bahkan sakit jiwa 3. tidak sehat mental dan tetap tidak sehat mental sepanjang karir 4. tidak sehat mental namun kemudian sehat mental Tentu saja semua kondisi mental tersebut sangat memengaruhi aktualisasi diri dan kontribusi terhadap organisasinya. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan ataupun berangkat dari persoalan SDM dan organisasi yang ada, pentingnya suatu program kegiatan yang memberikan pemahaman tentang kesehatan mental serta memberikan kemampuan kepada setiap ASN untuk dapat mengelola, stress dan mengkondisikan atau menyembuhkan diri sendiri (Self Healing), agar tetap atau lebih sehat mental sepanjang karir dan hayatnya, berkontribusi positif bagi diri sendiri, dan lingkungannya (sosio kultural). Pelatihan ini merupakan diklat yang bersifat Sosio Kultural. Sebagaimana yang dikatakan Munthe (2017), Diklat Sosio Kultural yaitu diklat yang dikembangkan untuk meningkatkan sensivitas dan keterampilan peserta dalam lingkungan sosial dan kultural di lingkungan internal, eksternal, nasional dan international. Dimana untuk dapat sensitiv dan terampil dalam lingkungan sosial, tentu harus didasari dengan kondisi individu yang sehat jasmani dan mentalnya. Program Kegiatan Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman umum tentang kesehatan mental, dan manajemen stress namun juga memberikan kemampuan bagi setiap ASN untuk mengkondisikan (menterapi) mental diri sendiri kapan dan dimana saja ASN berada, baik yang bersifat preventif, kuratif, preservatif, atau yang besifat suportif, re-edukatif, rekonstruktif. B. Deskripsi Singkat Mata diklat ini membahas tentang Overview Pelatihan, Building Learning Comitment, Kesehatan Mental, Pendekatan Normal Abnormalitas, Stress dan Manajemen Stress, Jenis dan Tingkatan Terapi, Teknik Self Healing Mental. Dalam penggunaan Self Healing Mental, terdapat tahapan serta teknik yang harus dilalui, seperti tahap pemahaman konsep kesehatan mental, dan pemahaman stress dan manajemen stress. Setelah tahapan pemahaman konsep kesehatan mental, stress dan manajemen stress tercapai, maka baru bisa dilanjutkan dengan tahapan terapi diri sendiri (Self Healing Mental). Dengan demikian mata pelatihan disusun atau diberikan bersifat sequence (urutan). C. Kompetensi Dasar     Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu menggunakan Self Healing dengan benar. D. Indikator Keberhasilan      1. mampu menjelaskan aspek substansi dan administrasi Pelatihan Self Healing ASN      2. mempraktekkan Building Learning Commitment      3. mampu menguraikan Kesehatan Mental      4. mampu mengendalikan Stress dan Manajemen stress      5. mampu menggunakan Teknik Self Healing Mental. BAB II KURIKULUM Struktur Kurikulum Sesuai kompetensi yang akan dicapai dalam Pelatihan SELF HEALING ASN, disusun struktur Kurikulum Pelatihan dengan struktur kurikulum sebagai berikut: NO.    Mata Pelatihan/Materi                                    Jam Pelajaran Overview Program Pelatihan                                     3 Building Learning Commitment                                  3 Kesehatan Mental                                                      9 Manajemen Stres                                                       9 Self Healing Mental                                                    27                                                 Total                                      51 B. Ringkasan Materi Untuk memberi gambaran masing-masing mata Pelatihan dalam Pelatihan Self Healing ASN, berikut adalah ringkasan materi dari masing-masing mata pelatihan: a. Overview Program Pelatihan 1) Deskripsi Singkat Materi ini membekali peserta dengan pemahaman tentang aspek substantif dan administratif dengan pengetahuan mengenai pelatihan Self Healing ASN. 2) Hasil Belajar Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan aspek substansif dan administratif penyelenggaraan program pelatihan Self Healing ASN. 3) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menjelaskan aspek substansif dan administratif penyelenggaraan program pelatihan Self Healing ASN. 4) Materi Pokok Materi pokok untuk materi ini adalah Pengaturan Program Pelatihan Self Healing ASN. 5. Alokasi Waktu      1 (satu) sesi (3 JP) b. Building Learning Commitment 1. Deskripsi Singkat Mata diklat ini untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam hal mengorganisir peserta diklat agar siap dan peduli terhadap kemampuan diri, orang lain dan lingkungan, agar mampu bekerjasama dalam tim dan dapat mencapai standard kompetensi. 2. Hasil Belajar Setelah pemelajaran ini peserta mampu mengorganisir kegiatan Building Learning Commitmen dengan pendekatan belajar melalui pengalaman. 3. Indikator Hasil Belajar Setelah pemelajaran peserta dapat: Menjelaskan Konsep BLC Mengenal diri dan lingkungannya Membangun Komitmen dan Kerjasama TIM 4. Materi Pokok Konsep BLC Pengenalan diri dan orang lain serta lingkungan Membangun Komitmen dan Kerjasama Tim 5. Waktu Alokasi waktu 1 sesi (3 JP) c. Kesehatan Mental 1. Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang Konsep Kesehatan Mental, Normal Abnormalitas, dan Gangguan Kepribadian. 2. Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menguraikan Konsep Kesehatan Mental, menginterpretasikan tentang Normal Abnormalitas dan Gangguan Kepribadian. 3. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat Menguraikan Konsep Kesehatan Mental Menginterpretasikan Normal dan Abnormalitas Menginterpretasikan Gangguan Kepribadian 4. Materi Pokok Materi pokok terdiri atas: Konsep Kesehatan Mental Normal dan Abnormalitas Gangguan Kepribadian 5. Waktu Alokasi waktu 3 sesi (9 JP) d. Manajemen Stres 1. Deskripsi Singkat Mata diklat ini membekali peserta dengan kemampuan dalam menjelaskan konsep dan teori stress, dan kemampuan mengendalikan stress. 2. Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mengendalikan stress. 3. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: Menjelaskan Konsep, teori stres Mengendalikan Stres 4. Materi Pokok Konsep, Teori, Pendekatan Stres Manajemen Stres 5. Waktu Alokasi waktu 3 sesi (9 JP) e. Self Healing Mental 1. Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membekali peserta kemampuan menjelaskan Konsep Self Healing, dan membedakan Teknik Self Healing, serta menggunakan Teknik Self Heling Mental. 2. Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta Pelatihan mampu menggunakan Teknik Self Healing Mental 3. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Pelatihan dapat: menggunakan Teknik Self Healing Mental 4. Materi Pokok Konsep Self Healing Teknik Self Healing Praktek Self Healing Mental 5. Alokasi waktu 9 sesi (27 JP) C. Metode Pembelajaran Metode yang digunakan dalam Pelatihan Self Healing Mental adalah perpaduan antar berbagai ragam metode pelatihan andragogi yaitu metode pembelajaran klasikal, dan metode pembelajaran kontemporel, antara lain: Ceramah; Diskusi; Demontrasi Simulasi; Curah Pendapat; Latihan; Tanya jawab; Presentasi dalam kelompok (peer teaching); Kerja berpasangan; Self-directed learning (mandiri); Studi kasus; Seminar; Psikotes; Treatment Psikologi; Collaborative learning. D. Media Pembelajaran Media Pembelajaran yang digunakan antara lain: Bahan bacaan; Bahan tayang; Bahan permainan; Alat peraga; dan Film pendek; Psikotes BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan Ruang lingkup manajemen pengelolaan Pelatihan Self Healing ASN meliputi: Perencanaan pelaksanaan Pelatihan Self Healing ASN yang terdiri dari persiapan, peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas dan pembiayaan. Pelaksanaan pelatihan yang terdiri dari lembaga penyelenggara pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, evaluasi, surat keterangan. B. Perencanaan 1. Persiapan Persiapan Pelatihan Self Healing ASN dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: Lembaga Pelatihan melaksanakan seleksi peserta; Lembaga pelatihan menugaskan peserta Pelatihan Self Healing ASN yang telah ditetapkan. 2. Peserta Pelatihan Peserta Pelatihan Self Healing ASN paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang setiap kelas atau angkatan. Peserta Pelatihan Self Healing ASN diusulkan pejabat Pembina kepegawaian atau pimpinan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, minimal kepada Kepala Bidang Pengembangan, dengan syarat sebagai berikut: Pegawai Segeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Tenaga Pelatihan Pengaturan tenaga Pelatihan Self Healing ASN adalah sebagai berikut: a. Penceramah Penceramah adalah orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pelatihan. b. Tenaga Pengajar Tenaga pengajar adalah orang yang memberikan informasi, dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari pengampu materi (widyaiswara atau non widyaiswara) yang memiliki kompetensi, atau sertifikasi. c. Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Pengelola dan penyelenggara Pelatihan adalah pejabat struktural, pejabat Fungsional Tertentu, dan Pelaksana yang bertugas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengelola dan penyelenggara Pelatihan Self Healing ASN memiliki kemampuan dalam mengelola pelatihan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Pelatihan MOT dan, atau TOC. 4. Sarana dan Prasarana Fasilitas sarana dan prasarana pelatihan ini diupayakan semaksimal mungkin menggunakan sarana prasarana milik pemerintah dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan efsiensi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan hasil dari pelatihan ini. Sarana Papan tulis; Meja; Kursi; Flip Chart;  Sound System;  TV/LCD  Compact Disc;  Computer/Laptop; Jaringan Wireless fidelity (wi-fi)  Buku Referensi;  Modul/Bahan Ajar; dan  Teknologi Multimedia b. Prasarana  Prasarana pelatihan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Self Healing ASN, antara lain: Aula; Ruang Kelas; Ruang Diskusi; Ruang Kantor; Perpustakaan; Ruang Makan; Fasilitas Olahaga; Poliklinik dan Ruang Laktasi; Tempat Ibadah.      Agar proses internalisasi pengetahuan dapat berlangsung dengan mudah pada saat pembelajaran, maka layout atau tata letak ruangan kelas berbentuk island atau kelompok-kelompok dan paling banyak 5 (lima) orang perkelompok, dengan standing flipchart pada masing-masing kelompok. 5. Pembiayaan      a. Biaya penyelenggaraan Pelatihan Self Healing ASN dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini instansi penyelenggara yakni Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.      b. Indeks biaya program pelatihan Self Healing ASN disusun dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. C. Pelaksana 1. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Self Healing ASN diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Waktu Pelaksanaan Waktu penyelenggaraan Pelatihan Self Healing ASN sesuai alokasi Jam Pelajaran yang telah ditetapkan dalam pedoman ini, yakni sebanyak 17 sesi atau 51 JP. 3. Pelatihan Self Healing ASN dilaksanakan sesuai jumlah hari dan alokasi jam pelajaran setiap Mata Pelatihan yang telah ditetapkan dalam struktur kurikulum sebagai berikut: HARI 1 1. Overview Program Pelatihan (3 JP) 2. Building Learning Commitment (3 JP) HARI KE 2 Kesehatan Mental (9 JP) HARI KE 3 Manajemen Stres (9 JP) HARI KE 4 Self Healing Mental (9 JP) HARI KE 5 Self Healing Mental (9 JP) HARI KE 6 Self Healing Mental (9 JP)   4. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan pada peserta dan pada penyelenggaraan diklat. a. Evaluasi Peserta. Evaluasi peserta dari segi akademis berdasarkan permata pelatihan. Evaluasi permata pelatihan dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam menguasai materi pelatihan. Nilai diberikan oleh Tenaga Pengajar yang mengampu materi tersebut melalui berbagai metode (penugasan, pre test post tes, kasus, simulasi, praktek, dan lain-lain). Pada setiap mata pelatihan evaluasi akademis minimal berupa pre test dan post test, kecuali untuk materi Self Healing Mental selain pre test dan post Test, minimal juga dengan evaluasi dalam proses pembelajaran berupa praktek self healing tersebut. Akumulasi nilai peserta menjadi ukuran kelulusan peserta, sebagai berikut: b. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Pada umumnya, unsur-unsur penyelenggaraan yang akan dievaluasi adalah: Kinerja Widyaiswara/Narasumber/Fasilitator; Pelayanan Penyelenggaraan; Kurikulum Diklat; Metode Pembelajaran; Materi Diklat; Sarana Pembelajaran; Prasarana pendukung pembelajaran; Akomodasi Kualitas Konsumsi Formulir Evaluasi terlampir. c. Evaluasi terhadap Tenaga Pengajar             Evaluasi terhadap Tenaga Pengajar dilakukan oleh peserta, dengan aspek yang dinilai sebagai berikut: Sistematika penyajian; Kemampuan penguasan Substansi; Ketepatan penggunaan metode dan sarana pelatihan; Pemanfaatan waktu sesuai tujuan pembelajaran; Cara merespon dan menjawab pertanyaan; Pemberian motivasi kepada peserta; Kerjasama antar Widyaiswara sebagai tim teaching; Sikap dan perilaku; Penggunaan bahasa; Ketepatan waktu kehadiran; Kerapihan berpakaian. Evaluasi terhadap Tenaga Pengajar bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kepatutan dalam sikap dan perilaku sebagai tenaga pengajar. Informasi yang diperoleh dari persepsi para peserta terhadap tenaga pengajar ini penting sebagai umpan balik bagi tenaga pengajar yang dilakukan oleh peserta menggunakan Formulir Evaluasi terhadap Tenaga Pengajar. Hasil penilaian diolah dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq. Bidang Pengembangan. Formulir terhadap Tenaga Pengajar terlampir. d. Evaluasi terhadap Penyelenggara Evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan bertujuan untuk mengetahui persepsi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. informasi ini penting bagi penyelenggaraan pelatihan untuk memperbaiki penyelenggaraan pelatihan pada masa yang akan datang. Informasi yang perlu dijaring dari peserta pelatihan penyelenggaraan pelatihan antara lain: Kesesuian perencanaan dengan standar tugas dan fungsi Pelatihan; Penyampaian rencana kepada Instansi Pembina Pelatihan; Keputusan tentang Panitia Penyelenggara Pelatihan; Kesesuaian pelaksanaan dengan pihak terkait; Kelengkapan informasi Pelatihan; Ketersediaan dan kebersihan asrama, kelas, ruang makan, toilet, dan prasarana lain; Ketersediaan, kelengkapan dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas; Kelengkapan surat menyurat; Ketersediaan instrument penilaian; Pendokumentasian keseluruhan dokumen setelah penyelenggaraan. Dalam rangka penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan dilakukan evaluasi pada akhir penyelenggaraan dengan menyampaikan formulir evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan. Evaluasi dilakukan oleh instansi penyelenggara, yakni BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bidang Pengembangan. Formulir Terhadap Penyelenggara Pelatihan terlampir. BAB V PENUTUP Program Pengembangan Kompetensi Sosio Kultural dengan judul Pelatihan Self Healing ASN ini dibuat sebagai output Pelatihan Kewidyaiswaraan Jenjang Lanjutan. Semoga besar manfaatnya. Aamiin   DAFTAR REFERENSI PEMOGRAMAN PELATIHAN SELF HEALING ASN Faisal, Achmad. 2014. Kesehatan Mental dan Manajemen Stress. Pangkalpinang; Jurnal Andragogi. Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mahendrati, Yuyun. 2016. Penyusunan Kurikulum; Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan. Jakarta; LAN RI. Munthe, Ajriyani. 2016. Perancangan Program Diklat; Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan. Jakarta; LAN RI. Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala LAN RI Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Lanjutan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra BKPSDM Provinsi Kep. Babel 2017

Keberagaman Indonesia dalam konteks suku bangsa, agama, nilai dan keyakinan menjadi khazanah kebhinekaan yang mempunyai dua sisi mata pedang yang berbeda satu sama lain. Sebagai sebuah bentuk kekayaan, maka kondisi majemuk bangsa merupakan sebuah realitas yang bisa menghadirkan potensi-potensi pendorong adanya pertumbuhan dan kerjasama. Namun di sisi lain, keberagaman juga menjadi ancaman ketika primordialisme dan ego sektor menguat dan berusaha untuk saling “mengalahkan”. Begitu pun dalam tubuh pemerintahan, keberagaman juga mewarnai sektor yang relatif berbeda satu sama lain. Perbedaan antar sektor secara alami mendorong adanya perbedaan visi dan misi serta orientasi masing-masing sektor yang pada akhirnya akan mendorong adanya kompetisi atau persaingan antar sektor. Satu sektor akan memandang sektor lain tidak lebih penting dari sektornya dan demikian juga sebaliknya. Mentalitas yang sempit akan lebih mementingkan sektor  masing-masing bisa terus menguat apabila perekat antar sektor lemah atau bahkan tidak ada. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan publik membuat pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan, terutama terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Rumitnya prosedur terkait dengan pelayanan publik merupakan gejala umum yang telah dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Perizinan yang harus melalui banyak pintu dan durasi pelayanan yang memakan banyak waktu menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Pelayanan yang cepat dan prosedur yang mudah merupakan harapan masyarakat yang harus dijawab oleh pemerintah untuk memberikan kepuasan publik. Melalui peraturan Presiden (PP) Nomor 5 Tahun 2010 tentang permasalahan, terutama terkait dengan ego sektoral masing-masing instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN) sebagai aparatur penyelenggara negara sudah seharusnya menjadi motor penggerak persatuan dan kesatuan serta menjadi contoh bagi warga bangsa dan masyarakat dalam mencapainya, bukan sebaliknya menjadi contoh buruk mendorong terjadinya disintegrasi bangsa dan fragmentasi sektor. Perbedaan antar sektor mendorong munculnya perbedaan visi dan orientasi, yang pada akhirnya akan mendorong munculnya kompetisi atau persaingan antar sektor. Beragam kepentingan yang diemban oleh masing-masing instansi menimbulkan ancaman ketika ego sektoral menguat dan masing-masing instansi seakan-akan berlomba untuk saling mengalahkan. Satu sektor atau instansi bisa saja memandang sektor atau instansi lain tidak lebih penting dari sektornya sendiri. Reformasi birokrasi yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tidak boleh sekedar diartikan sebagai reformasi mental aparatur pemerintahan, melainkan juga mereformasi sistem pelayanan masyarakat sehingga menjadi lebih efektif dan terbebas dari ego sektoral. Beberapa hal lain terkait penyelenggaraan pemerintahan seperti mengapa satu isu atau masalah dapat diatasi oleh kebijakan atau institusi tertentu, padahal isu atau masalah tersebut memerlukan upaya lebih dari sekedar jawaban kebijakan atau penanganan institusi tersebut. Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahanan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karena itu, WoG juga dikenal sebagai pendekatan integrancy, yaitu pendekatan yan melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.              Pengertian Whole of Government (WoG) Definisi Whole of Government dalam laporan ASPC sebagai: “(it) denotes publc service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and informal. They can focus n policy development, program management and service delivery” (Shergold & others, 2004). Whole of Government (WoG) menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WoG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Menurut United States Institut of Peace (USIP) definis Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemrintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan. WoG menekan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Shergold (2004:11) mendefiniskan whole of government sebagai pelayanan publik oleh pemerintah yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan tanggapan terpadu terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan yang diambil bisa pendekatan formal maupun pendekatan informal. Whole of Government dapat diaplikasi agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat dan meastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. WoG sering disamakan dengan konsep policy integration, policy coherence, cross-cutting policy-making, joined-up government, concerned decision making, policy coordination atau cross government. WoG memiliki karakteristik dengan konsep-konsep tersebut, terutama karakterisktik integrasi institusi atau penyatuan pelembagaan baik secara formal maupun informal dalam suatu wadah. Ciri lainnya adalah kolaborasi yang terjadi antar sektor dalam menangani isu tertentu. Namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya bahwa WoG menekankan adanya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan, sementara konsep-konsep tadi lebih banyak menekankan pada pencapaian tujuan , proses integrasi institusi, proses kebijakan dan lainnya sehingga penyatuan yang terjadi hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu yang dipandang relevan.  Sebagai institusi formal negara, pemerintah wajib mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya berbagai elemen kebangsaan dalam satu frame. Whole of Government merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen Pemerintah, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya whole of government.   Mengapa Whole of Government? Beberapa alasan mengapa Whole of Government (WoG) sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah, diantara: 1. Faktor eksternal Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong penting WoG dalam menyatukan intitusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. 2. Faktor internal, Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringa, melainkan justru kontraproduktif atau “saling membunuh”. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Sebagai contoh misalnya, sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan merupakan prioritas dalam pembangunan sehingga perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mendapat dukungan kebijakan dan dana yang lebih dari sektor lainnya. Sementara di sisi lain, sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal yang besar dan tambang dapat menyediakannya sehingga perlu dijadikan prioritas untuk mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Kedua sektor ini sangat penting, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan atau bahkan berseberangan dalam tujuannya. Perbedaan orientasi atau tujuan masing-masing sektor dalam pembangunan dapat menyebabkan tumbuhnya ego sektoral (mentalitas silo) yang mendorong perilaku dan nilai individu ataupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektor. Hal ini jelas merugikan karena penguatan sektor tanpa adanya nilai-nilai kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan antar sektor yang kontra produktif terhadap tujuan-tujuan yang lebih besar atau yang berskala nasional. Menguat dan tumbuhnyasektor dalam perspektifnya masing-masing diikuti dengan adanya pelembagaan atau ketentuan peraturan perundangan sektoral yang relatif mengabaikan tujuan bersama atau nasional dengan lebih mementingkan kepentingan sektoralnya. 3. Keberagaman latar belakang nilai, budaya dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. WoG menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami penting kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Bagaimana Whole of Government Dilakukan Pendekatan WoG dapat dilaksanakan dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah, namun harus dilakukan penataan terlebih dahulu sebelum WoG diperkenalkan. Akan tetapi, penataan tersebut tidak serta merta merubah kelembagaan ataupun sebaliknya. Dalam Perry 6 (2004) terdapat perbedaan kategori hubungan kelembagaan dalam sebuah continuum sebagai berikut: WoG dapat dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa membawa dampak perubahan pada institusi atau kelembagaan. Kelembagaan yang terlibat dalam koordinasi tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Dalam kategori integrasi, kelembagaan yang terlibat mulai menyamakan perencanaan jangka panjang serta perencanaan kerjasama. Dalam kategori kedekatan dan pelbatan, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif permanen. Beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WoG, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain: 1. Penguatan koordinasi antar lembaga Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah, mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus Pembentukan lembaga yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian terkait adalah salah satu cara melakukan WoG, lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi, atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. 3. Membentuk gugus tugas Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifanya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi. 4. Koalisi sosial Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Koalisi sosial mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah.   Tantangan yang Dihadapi Dalam Penerapan WoG Beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WoG antara lain: 1. Kapasitas SDM dan institusi Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WoG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WoG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, dimana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. 2. Nilai dan budaya organisasi Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. 3. epemimpinan kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WoG, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktek WoG dalam Pelayan Publik Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat dilakukan dengan pendekatan WoG adalah: 1. Pelayanan yang bersifat administratif Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, ataupun SIUP, ijin trayek, ijin usaha akta, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Praktek Wog dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan ijin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor SAMSAT. 2. Pelayanan jasa Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan. Kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan dan lain sebagainya. 3. Pelayanan barang Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telpon dan listrik, air bersih dan lain-lain. 4. Pelayanan regulative Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 (lima) macam pola pelayanan, antara lain: 1. Pola pelayanan teknis fungsional Pola pelayanan ini adalah pelayanan sektoral, yang sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu. WoG dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. 2. Pola pelayanan satu atap Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadau pada satu instansi pemerintah yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna ijin untuk mengurus permohonan perijinan, 3. Pola pelayanan satu pintu Pola pelayanan masyarakt yang diberikan secara tunggal oleh sutua unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait laiinya yang berkaitan. Wog dilakukan secara utuh, manakala pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai ijin dipangkas menjadi satu. 4. Pola pelayanan terpusat Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap atau pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. 5. Pola pelayanan elektronik Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomastisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau on-line sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Dalam memanfaatkan WoG, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan, menurut APSC (Shergold & others, 2004) merumuskan prasyarat untuk penerapan WoG yang baik, antara lain: 1. Budaya dan filosopi Menggabungkan dan beradaptasi dengan nilai-nilai WoG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi “culture shock” dalam dinamika organisasi. Berbagai informasi serta manajemen pengetahuan kerjasama juga menjadi prasyarat dalam penerapan WoG, dan tentunya kerjasama dan hubungan yang efektif top-down dan bottom-up dalam membentuk filosopi organisasi atau koordinasi yang baik. 2. Cara kerja yang baru Hal ini berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor lainnya. WoG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Proses yang dilakukan oleh tim WoG seyogyanya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif. 3. Akuntabilitas dan insentif Outcome atau pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibelitas serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. 4. Cara baru pengembangan kebijakan serta mendesain program dan pelayanan Collegate approach, yaitu melalui pendekatan kolegial dimana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Selain itu juga, fokus pada outcome dari proses WoG ini, serta melaksanakan proses-proses konsultasi dan pelibatan warga masyarakat di dalamnya. Penerapan Whole of Government di Indonesia Penerapan WoG di Indonesia dapat dianggap sebagai perekat kebangsaan dan penjamin bersatunya elemen-elemen negara. Menurut Rahmadi (2017), terdapat beberapa aktivitas yang bisa diuapayakan oleh pemerintah untuk terwujudnya WoG, antara lain: Penguatan koordinasi antar lembaga Membentuk lembaga koordinasi khusus Membentuk gugus tugas yang sifatnya tidak permanen Melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat             Beberapa contoh penerapan WoG di Indonesia, antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan memalui situs resminya (2016) memiliki program pemberdayaan kawasan pedesaan. Koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dilakukan dengan beberapa instansi dan lembaga serta kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah investasi ilegal. Melalui halaman media Tirto, Andreas (2018) mengungkapkan bahwa untuk melakukan pencegahan investasi ilegal , pemerintah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi fasilitator, dan terdapat 13 lembaga yang terlibat dalam koordinasi tersebut. Dalam kolaborasi ini, OJK akan memberikan program capacity building kepada 13 lembaga yang terlibat, agar lembaga-lembaga tersebut lebih bertanggung jawab. Kolaborasi dan koordinasi ini dibentuk karena OJK meyakini bahwa penindakan terhadap kegiatan investasi ilegal tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada OJK, akan tetapi juga unsur lembaga lain yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan porsi dan domain masing-masing. WoG dalam Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Berdasarkan UUD 1945 dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Dalam konteks governance yang baik, maka sistem penyelenggaraan peemrintahan negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan peemrintahan (executive power) dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintahan beserta seluruh wakil rakyat di wilayah negara Indonesia, serta dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan negara dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan bagian integral dan paling dominan dalam sistem penyelenggaraan negara. Oleh karena itu,  operasionalisasi dari semua ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, kecuali telah secara khusus dan jelas menjadi wewenang lembaga-lembaga negara di luar eksekutif. WoG dalam Lingkup Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian Otonomi Daerah, baik keapda Daerah Propinsi maupun kepada Daerah Kabupaten dan Kota, berdasarkan asas desentralisasi. Mengacu pada ketentuan Pasal 18A dan 18B UUD 1945: Hubungan wewenang, yang pelaksanaanya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang; dan Hubungan dalam hal pengakuan pembertukan Daerah WoG dalam Pelayanan Publik di Lingkup Administrasi Pemerintahan Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pengertian Tindakan Adminsitrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan UU AP, administrasi pemerintahan itu sendiri bertujuan: Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan Menciptakan kepastian hukum Mencegah terjaidnya penyalahgunaan wewenang Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik dan perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan. Di negara berkembang seperti Indonesia, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan yang disediakan oleh pemerintah terkesan “mempersusah daripada mempermudah”. Kesan negatif ini dapat dilihat tidak hanya dari performa pelayanan, namun juga dari lemahnya koordinasi antar departemen yang berimplikasi pada ketidakefisienan dan ketidakefektifan manajemen dan kesenjangan antara pemerintah dan agen-agen sosial tentang arah dan tujuan pelayanan publik. Padahal, kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima semakin tinggi. Masyarakat terus menginginkan pelayanan cepat, aman dan nyaman. Maka dari itu, sebuah evolusi administrasi publik melalui pendekatan “Whole of Government” yang telah diterapkan di berbagai negara dalam melayani masyarakat sangat tepat diterapkan di Indonesia, dengan prinsip kolaborasi dan prinsip satu tujuan sehingga latar dalam pelayanan dapat mengacu asas efektif dan efisien. Indonesia adalah salah satu negaraa di dunia yang sedang berjuang mengimplementasikan Whole of Government. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip Whole of Government menjadi terobosan yang perlu diambil dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Terselenggaranya WoG bertumpu pada prinsip-prinsip pokok seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Untuk itu apa yang didambakan Indonesia mewujudkan pemerintahan bersih dan bagus (clean and good governance) dapat terwujud. Hal ini diiringi dengan usaha untuk meminimalisir faktor-faktor negatif seperti kepentingan politik yang merugikan, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan dan kurangnya integritas dan transparansi. Faktor-faktor di atas masih menjadi masalah serius bagi Indonesia sehingga pemerintahan belum terselenggara dengan baik. Di samping itu, harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Whole og Government  adalah cita-cita dan upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik, aspiratif, transparan, efektif dan efisien.

PENDAHULUAN Perilaku kesehatan (Notoatmodjo, 2005) adalah respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat-sakit, penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, misalnya lingkungan, makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan. Pengertian yang lain dari perilaku kesehatan adalah semua aktifititas seseorang baik yang dapat diamati (observable) maupun yang tidak dapat diamati (unobservable).  Perilaku kesehatan dibagi dalam 2 kelompok yaitu 1). Perilaku orang yang sehat agar tetap sehat dan meningkat yaitu perilaku-perilaku dalam mencegah atau menghindar dari penyakit dan penyebab sakit, 2). Perilaku orang yang sakit yaitu perilaku yang mencakup tindakan-tindakan yang diambil seseorang ketika sakit untuk memperoleh kesembuhan. Perilaku kesehatan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, semakin baik pengetahuan seseorang maka akan baik pula perilaku kesehatannya. Tiap individu dalam memahami perilaku kesehatan cenderung berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sarana, dan faktor pengetahuan itu sendiri. Perilaku dan kesadaran diri mengenai kesehatan yang dilakukan warga binaaan pemasyarakatan di nilai masih kurang. Lingkungan fisik lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari blok-blok dan kamar-kamar dengan kepadatan hunian yang tinggi, sirkulasi udara dan pencahayaan matahari yang kurang sempurna, sanitasi lingkungan dengan saluran-saluran limbah yang terbuka, tempat pembuangan sampah dengan sistem terbuka, air yang digunakan untuk minum, mandi, dan keperluan sehari-hari lainnya, pola makan warga binaan dan bahan makanan yang tersedia yang dikonsumsi oleh penghuni kesemuanya menjadi faktor risiko untuk memudahkan penyebaran infeksi menular. Ditambah lagi dengan perilaku warga binaan pemasyarakatan  yang sangat bervariasi ada yang jauh dari perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti membuang sampah sembarangan, membuang ludah atau dahak, kebersihan kulit dan pakaian, kebiasaan merokok, kamar warga binaan yang kurang bersih dan terawat dan perilaku lainnya, sangat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap daya tahan tubuh warga binaaan pemasyarakatan. Untuk merubah perilaku tidak sehat ke perilaku sehat para warga binaan pemasyarakatan sangat diperlukan usaha-usaha konkrit/nyata dan positif. Beberapa strategi untuk merubah perilaku tersebut oleh WHO dikelompokan menjadi 3 yaitu : 1). Menggunakan kekuatan/kekuasaan atau dorongan, dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran atau warga binaaan pemasyarakatan sehingga mau melakukan (berperilaku) seperti yang diharapkan. Cara ini bisa ditempuh dengan adanya peraturan/perundangan yang harus dipatuhi oleh warga binaan pemasyarakatan. Cara ini menghasilkan perubahan perilaku yang cepat akan tetapi perubahan tersebut belum tentu akan berlangsung lama karena perubahan perilaku tersebut tidak didasari dengan kesadaran sendiri. 2). Pemberian informasi, dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan, cara menghindari penyakit, akan meningkatkan pengetahuan warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya pemberian informasi ini akan menambah pengetahuan dimana peningkatan pengetahuan akan meningkatkan kesadaran akan hidup sehat. Perubahan perilaku ini akan berlangsung lama tetapi bersifat langggeng karena didasari kesadaran sendiri (bukan karena paksaan). 3). Kepemimpinan, dalam hal ini yang menjadi change agent adalah pemimpin, petugas, atau petugas kesehatan di lembaga pemasyarakatan, dimana pemimpin ikut aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi, memberikan informasi bahkan perilaku hidup sehat juga  dilakukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Cara ini lebih efektif dan jauh lebih baik dari cara pertama. Gaya kepemimpinan mempengaruhi cepat atau lambatnya perubahan perilaku warga binaan pemasyarakatan. Salah satu gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan transformasional, yang dapat diartikan sebagai sebuah gaya kepemimpinan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dengan dan hubungan efek pemimpin terhadap kepercayaaan, kekaguman, dan hormat terhadap pemimpin, berusaha untuk memotivasi pengikut untuk melakukan sesuatu yang lebih dan melakukannya melampaui harapan mereka sendiri (Bass, 1994). Penerapan perilaku kepemimpinan transformasional dalam merubah perilaku kesehatan warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan oleh perawat. Perawat berperan sebagai pemimpin yang transformasional dimana perawat merupakan profesi yang dapat mengubah perilaku kurang sehat ke perilaku hidup sehat. Adapun caranya dari penerapan kepemimpinan transformasional adalah dengan 1). Kharismatik, pemimpin atau perawat yang mempunyai sifat tersebut memperlihatkan tujuan, kemampuan dan keahliannya serta tindakan yang mendahulukan kepentingan orang lain/warga binaan pemasyarakatan daripada kepentingan pribadi. Karena itu perawat kharismatik dapat dijadikan suri tauladan, idola dan model panutan oleh bawahanya. Perilaku sehat yang dilakukan pemimpin kharismatik akan mudah dicontoh dan dijadikan panutan oleh petugas lainnya dan warga binaan pemasyarakatan. 2). Pengaruh idealis, pemimpin atau perawat yang berfungsi sebagai role model. Perawat dapat mempengaruhi warga binaan pemasyarakatan hanya ketika perawat mampu mempraktekan apa yang dikatakannya. Perawat berupaya mempengaruhi warga binaan pemasyarakatan melalui komunikasi langsung dengan menekankan pentingnya nilai, asumsi, komitmen dan keyakinan terhadap tujuannya. Dengan demikian bawahannya bertekad dan termotivasi untuk mengoptimalkan usaha dan bekerja ke tujuan bersama. 3).  Motivasi inspirasi, perawat transformasi mampu memotivasi dan memberikan inspirasi untuk menumbuhkan semangat kerja tim dan komitmen. Pengaruhnya diharapkan kepada warga binaan pemasyarakatan dapat merubah perilaku tidak sehat ke perilaku sehat dengan harapan dan bernilai bagi mereka. 4). Stimulasi intelektual, yaitu perawat transformasional mampu mendorong untuk mengekplorasi cara-cara baru melakukan sesuatu dan kesempatan baru untuk belajar dalam hal ini adalah perilaku hidup sehat. Melalui stimulasi intelektual pemimpin merangsang bawahannya dan warga binaan pemasyarakatan untuk menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah lama dan berkreasi untuk mengembangkan kemampuan diri. 5). Konsiderasi individu, artinya perawat mampu memberikan perhatian pribadi kepada warga binaaan pemasyarakatan atau petugas lainnya seperti menghargai sikap peduli dan memberlakukan mereka sebagai pribadi utuh. Sehingga warga binaaan pemasyarakatan merasa diperhatikan dan diperlakukan manusiawi. Kesimpulan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan model kepemimpinan yang dapat diterapkan pada institusi manapun dan dapat digunakan dalam situasi apapun. Merubah perilaku kesehatan dalam instansi lembaga pemasyarakatan dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh warga binaan pemasyarakatan, petugas, pimpinan dan lembaga terkait.   Effect of Transformation Leadership on Changes in Health Behavior of Prisoners PRELIMINARY Health behavior (Notoatmodjo, 2005) is a person's response to stimuli or objects related to health-sickness, illness and factors that affect health, such as the environment, food, drinks, and health services. Another definition of health behavior is all one's activities both observable and unobservable. Health behavior is divided into 2 groups, namely 1). Behavior of healthy people to stay healthy and increase, namely behaviors to prevent or avoid diseases and causes of illness, 2). The behavior of a sick person is a behavior that includes actions taken when someone is sick to get healing. Health behavior is strongly influenced by knowledge, the better a person's knowledge will be good health behavior. Each individual in understanding health behavior tends to be different because it is influenced by various factors including economic factors, environmental factors, facilities, and knowledge factors themselves. Behavior and self-awareness about health carried out by correctional community members at a value is still lacking. The physical environment of a penitentiary consisting of blocks and rooms with high occupancy density, poor air circulation and solar lighting, environmental sanitation with open sewage channels, open landfills, water used for drinking, bathing, and other daily necessities, the diet of the assisted residents and available food consumed by occupants are all risk factors to facilitate the spread of infectious infections. Coupled with the varied behavior of prisoners who are far from being clean and healthy (PHBS), such as littering, disposing of saliva or phlegm, cleanliness of skin and clothing, smoking habits, unclean and well-maintained rooms for assisted residents other behavior, greatly influences directly or indirectly the endurance of prisoners. To change unhealthy behavior to the healthy behavior of prisoners, concrete and real efforts are needed. Some strategies for changing these behaviors by WHO are grouped into 3, namely: 1). Using power / power or encouragement, in this case behavior changes are forced on the target or correctional community members so they want to do (behave) as expected. This method can be achieved through the existence of regulations / laws that must be adhered to by prisoners. This method results in rapid behavioral changes, but these changes will not necessarily last long because these behavioral changes are not based on self awareness. 2). Providing information, by providing information on ways to achieve healthy life, how to maintain, how to avoid illness, will increase the knowledge of prisoners. Furthermore, the provision of this information will increase knowledge where increasing knowledge will increase awareness of healthy living. This change in behavior will last a long time but is very lenient because it is based on self awareness (not because of coercion). 3). Leadership, in this case the change agent is a leader, officer, or health worker in a correctional institution, where leaders actively participate through discussions, providing information and even healthy behavior in a prison environment. This method is more effective and far better than the first method. The leadership style influences the rapid or slow changes in the behavior of prisoners. One leadership style is transformational leadership, which can be interpreted as a leadership style to increase human resources with and the relationship of the leader's effect on trust, admiration, and respect for leaders, trying to motivate followers to do something more and do it beyond their own expectations ( Bass, 1994). The application of transformational leadership behavior in changing the health behavior of prisoners can be done by nurses. Nurses act as transformational leaders where nurses are professions that can change unhealthy behavior to healthy living behaviors. The way of applying transformational leadership is by 1). Charismatics, leaders or nurses who have these characteristics show their goals, abilities and expertise as well as actions that prioritize the interests of others / prisoners rather than personal interests. Therefore charismatic nurses can be used as role models, idols and role models by their subordinates. Healthy behavior carried out by charismatic leaders will be easily emulated and become role models by other officers and prisoners. 2). Idealist influences, leaders or nurses who function as role models. Nurses can influence prisoners only when nurses are able to practice what they say. Nurses try to influence prisoners through direct communication by emphasizing the importance of values, assumptions, commitment and confidence in their goals. Thus his subordinates are determined and motivated to optimize business and work towards a common goal. 3). Motivational inspiration, transformation nurses are able to motivate and provide inspiration to foster teamwork and commitment. Its influence is expected to prisoners can change unhealthy behavior to healthy behavior with hope and value for them. 4). Intellectual stimulation, that is, transformational nurses can encourage to explore new ways of doing things and new opportunities to learn in this case is the behavior of healthy living. Through intellectual stimulation the leader stimulates his subordinates and prisoners to find new approaches in solving old problems and creating creative abilities. 5). Individual consideration, meaning that nurses are able to provide personal attention to correctional residents or other officers such as respecting caring and enforcing them as a whole person. So that prisoners feel cared for and treated humanely. Conclusion From the description above it can be concluded that transformational leadership is a leadership model that can be applied to any institution and can be used in any situation. Changing health behaviors in prison institutions is carried out jointly with all prisoners, officers, leaders and related institutions.

Seolah dunia dalam genggaman, inilah  salah satu kata yang terucap  untuk saat ini berkat  adanya inovasi, jarak yang begitu dekat, informasi yang begitu cepat,urusan kita dapat lebih mudah  dan sebagainya.”Inovasi harga mati” sebuah judul buku dari Deputi Inovasi Lan RI. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelengaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Sesuai bunyi Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab XXI pasal 386) sedangkan menurut  LAN, 2014.Inovasi Administrasi Negara adalah Proses memikirkan dan  mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur Kebaruan dan Kebermanfaatan. Fungsi ASN tertuang dalam Undang-Undang No 25  tahun 2014  tentang Pelayanan Publik  dinyatakan  di pasal 10 bahwa  Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsinya sebagai  Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayanan Publik dan Perekat Pemersatu Bangsa, sedangkan  arah kebijakan publik tahun 2019 adalah “terlaksananya Pelayanan Publik yang mengacu pada Standar Pelayanan sesuai Undang-undang. Amanah dari Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 386-390 tentang Inovasi Daerah, diperkuat  dengan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017, Tentang Penguatan Inovasi Daerah dan Akselerasi Perpres No.79 tahun 2017 tentang RKP tahun 2018, program prioritas Nasional, Akselerasi Inovasi Tata Pemerintahan dalam meningkatkan daya saing daerah Inovasi yang diharapkan adalah inovasi yang lahir dari kesadaran dan kebutuhan dari birokrasi sendiri. Penulis memberikan salah satu gambaran dalam pelayanan publik masih banyak yang harus kita benah secara bersama, tidak ada kata terlambat untuk melakukan inovasi, perlu langkah yang serius secara bersama, sesuai  informasi  yang saya himpun sebagai berikut :  BANGKAPOS.COM--Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diakses tanggal 15 Mei 2018 "Sepanjang tahun 2017 substansi/bidang laporan/pengaduan yang dominan dilaporkan/diadukan ke Ombudsman RI Babel, dominan tertinggi secara urutannya adalah substansi kepegawaian, substansi pertanahan, substansi pendidikan, substansi kesehatan, dan substansi listrik," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel Jumli Jamaluddin, Sabtu (30/12/2017). Dugaan maladministrasi yang dominan dilaporkan/diadukan, sesuai urutannya adalah penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, Permintaan Imbalan uang (dugaan pungli), Barang dan Jasa, dan penyalahgunaan wewenang. Dari data Pelayanan  tersebut (diolah) sebagai berikut : Penulis terinspirasi untuk membuat tulisan ini dikarena sudah di latihnya  30 (tiga puluh orang) orang ASN sebagai  Champion Innovation/Fasilitator  untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki  peran sebagai Inspirator, Analis, Perencana, Manajer dan Humas  untuk  membantu  Laboratorium Inovasi(OPD) untuk mewujudkan inovasinya. Adapun kreteria inovasi adalah sebagai berikut :  Adapun tahapan Inovasi sebagai berikut : 1. Drum – up : Suatu Proses atau tindakan yang dilakukan satu orang (atau lebih) guna mendorong dan menginspirasi, pihak-pihak tertentu agar memiliki semangat dan kemauan yang kuat untuk menumbuhkan inovasi dilingkungan kerjanya. Hasil yang diharapkan dari DRUM-UP Inovasi adalah adanya Komitmen Kolektif yang menyatakan  kesiapan untuk berinovasi dan menumbuhkan  inovasi  dilingkungan kerjanya, Komitmen kolektif tersebut diwujudkan dengan penandatanganan  bersama  dalam sebuah poster/banner besar yang nantinya dipasang disuatu ruangan yang memiliki posisi strategis sebagi pengingat dan penyemangat. 2. Diagnose Adalah proses menentukan jenis penyakit/permasalahan  dengan cara meneliti atau memeriksa gejalanya  dapat dilakukan  dengan berbagai alat/tool antara lain :pohon masalah, SWOT & TOWS, Fish bone, Fivewhy dan Force Field Analysis, Affinity Diagram dan sebagainya sehingga dapat ditemukan permasalah/penangan yang sipatnya  sangat urgensi/prioritas utama. Tujuan:mampu memfasilitasi  calon practititioner untuk memunculkan ide inovasi. 3. Desain Inovasi Adalah  Proses menuangkan ide-ide inovasi yang telah dihasilkan pada tahapan diagnose kedalam suatu rancangan Rencana Aksi Inovasi yang lebih detil dan kongkrit, tujuan menghasilan rencana aksi inovsi untuk panduan implementasi Inovasi, sedangkan Rencana Aksi  adalah format  yang berisis rencana tentang tujuan, deskripsi, data awal pelaku inovasi  dan output yang diharapkan  dari kegiatan inovasi. 4. Dilevery Proses pelaksanaan dan Implementasi rencana aksi Inovasi, serta pemantauan  efektivitas  pelaksanaan program rencana aksi Inovasi Fokus  pada : a.Aktualisasi Rencana Aksi Inovasi b.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi  laboratorium inovasi c.Analisis keberlanjutan pelaksanaan rencana aksi inovasi d.Arahan dan perbaikan pelaksanaan rencana aksi inovasi e.Analisis dampak penerapan rencana aksi inovasi ada 2 kegiatan Dilevery  adalah lounching inovasi  dan monitoring Inovasi 5.Display Adalah kegiatan menampilkan/menyampaikan proses dan hasil inovasi kepada stakeholder melalui media pameran seperti : Poster, Infografis,Video, Banner/Standing banner, Boklet/Leaflet dan sebagainya. Maksud dan tujuan Display : a.Membangun komunikasi strategis tentang proses dan hasil inovasi b.Mengenalkan  produk inovasi c.Memperkuat citra organisasi d.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuasia dan Teamwork 6.Dokumentasi Adalah proses pendokumentasian  mulai dari proses DRUM-UP sampai ke proses  Display. Demikian tulisan  ini disampaikan, penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat sederhana   dengan harapan  dapat menjadi salah satu informasi yang memberikan manfaat bagi kita semua. Referensi: 1.Triwidodo Utomo, 2017, Inovasi Harga Mati, Rajagrafindo Persada 1.Bahan Bintek Champion Inovation, 2018 LAN,RI 2.Bangka Pos diakses tanggal 15 Mei 2017 3.Materi Inovasi, 2017, Lan RI   Let's Innovate As if the world is grasped, this is one of the words that is spoken for now thanks to innovation, so close distance, information that is so fast, our business can be easier and so on. "Dead price innovation" is a book title from Deputy of Innovation Lan RI. Innovation is all forms of renewal in the implementation of Regional Government Affairs (according to the sound of Law No.23 of 2014 concerning Regional Government Chapter XXI article 386) while according to LAN, 2014. Innovation in State Administration is the process of thinking and implementing an idea that has elements of novelty and Benefit. The ASN function contained in Act No. 25 of 2014 concerning Public Services is stated in article 10 that the State Civil Apparatus (ASN) functions as the Implementer of Public Policy, Public Service and Adhesive to the Unifying Nation, while the direction of public policy in 2019 is "the implementation of Public Services refers to Service Standards in accordance with the Law. The mandate of Law No.23 of 2014 concerning Regional Government, article 386-390 concerning Regional Innovation, is strengthened by Government Regulation No. 38 of 2017, Regarding Strengthening Regional Innovation and Acceleration of Presidential Regulation No.79 of 2017 concerning RKP in 2018, National priority programs, Acceleration of Governance Innovations in increasing regional competitiveness The expected innovation is innovation that is born from the awareness and needs of the bureaucracy itself. The author gives one picture in public service, there is still a lot that we have to work together, it is never too late to innovate, we need serious steps together, according to the information I gathered as follows: BANGKAPOS.COM - Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of the Bangka Belitung Islands Province, accessed on May 15, 2018 "Throughout 2017 the substance / field of reports / complaints that were dominant were reported / reported to the Republic of Indonesia Ombudsman Babel, the highest dominance in sequence was the substance of staffing, land substance, educational substance, health substance, and electricity substance," said Head of the Indonesian Ombudsman Babel Representative Jumli Jamaluddin , Saturday (12/30/2017). The prediction of dominant maladministration is reported / complained, in the order in which the procedure is deviated, does not provide services, protracted delays, requests for money rewards (alleged extortion), goods and services, and abuse of authority. From the service data (processed) as follows: The author was inspired to make this writing because he had trained 30 (thirty) ASN people as Champion Innovations / Facilitators for the Bangka Belitung Islands Province who had the role of Inspirators, Analysts, Planners, Managers and Public Relations to help the Innovation Laboratory (OPD) to realize innovation. The innovation criteria are as follows:  The Innovation stages are as follows: 1. Drum-up: A process or action taken by one person (or more) in order to encourage and inspire certain parties to have a strong spirit and willingness to foster innovation in their work environment. The expected outcome of the DRUM-UP Innovation is the existence of a Collective Commitment that states readiness to innovate and foster innovation in its work environment, The collective commitment was realized by signing together in a large poster / banner which will be installed in a room that has a strategic position as a reminder and encouragement. 2. Diagnose Is the process of determining the type of disease / problem by examining or checking the symptoms can be done with various tools / tools including: problem tree, SWOT & TOWS, Fish bone, Fivewhy and Force Field Analysis, Affinity Diagram and so on so that problems / handlers can be found it is very urgent. Objective: able to facilitate prospective practitioners to bring up the idea of ​​innovation. 3. Innovation Design Is the process of pouring out innovative ideas that have been produced at the diagnostic stage into a more detailed and concrete draft Action Plan, the goal of producing an innovative action plan is to guide the implementation of Innovations, while the Action Plan is a format that contains plans for objectives, descriptions, initial data innovator and expected output from innovation activities. 4. Dilevery The process of implementing and implementing the Innovation action plan, as well as monitoring the effectiveness of the implementation of the Innovation action plan program Focus on : a. Actualization of the Innovation Action Plan b. Implementation of innovation laboratory monitoring and evaluation c. Analyze the sustainability of the implementation of the innovation action plan d. Direction and improvement of the implementation of the innovation action plan e. Analyze the impact of implementing the innovation action plan there are 2 Dilevery activities which are launching innovations and Innovation monitoring 5. Display It is an activity to display / convey the process and results of innovation to stakeholders through media exhibitions such as: Posters, Infographics, Videos, Banner / Standing banners, Boklets / Leaflets and so on. Display intent and purpose: a. Build strategic communication about process and innovation results b. Introduce innovation products c. Strengthen organizational image d. Improve the quality of Maneuver and Teamwork Resources 6. Documentation Is the process of documentation starting from the DRUM-UP process to the Display process. Thus this paper was conveyed, the author realizes that this writing is very simple in the hope that it can become one of the information that benefits us all. Reference: 1.Triwidodo Utomo, 2017, Inovasi Harga Mati, Rajagrafindo Persada 1.Bahan Bintek Champion Inovation, 2018 LAN,RI 2.Bangka Pos diakses tanggal 15 Mei 2017 3.Materi Inovasi, 2017, Lan RI

A. Pemahaman Kemerdekaan Kemerdekaan adalah Suatu kebebasan, sedangkan peringatan hari kemerdekaan suatu Negara atau bangsa dapat diartikan sebagai hari peringatan dimana suatu Negara atau bangsa terbebas dari segala bentuk penjajahan bangsa asing. Bebas membangun Negara atau bangsanya tanpa adanya campur tangan dari bangsa lain. Kemerdekaan Juga Dapat diartikan Sebagai di saat suatu negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya, dan seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemerdekaan berarti keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya); kebebasan. 73 tahun telah merdeka, sebagian besar dari kita generasi muda  tak pernah merasakan rasanya dijajah oleh bangsa lain. Namun, apakah arti kemerdekaan hanyalah terbebas dari penjajahan? Atau arti ‘merdeka’ saat ini telah berkembang menjadi merdeka dalam aspek-aspek kehidupan lainnya? harus merdeka dalam pikiran, dalam budaya, merdeka dalam agama dan kepercayaan serta lainnya. Merdeka dari segi teritorial, sudah lepas dari penjajahan, kemerdekaan dalam masa sekarang adalah merdeka terbebas dari kemiskinan, terbebas dari kebodohan, merdeka terbebas dari sikap masyarakat secara umum yang diskriminatif. Pemahaman sekarang lebih luas lagi dibanding dengan definisi pada zaman dahulu. Hal ini tidak terlepas dari suatu perjuangan oleh para pendahulu, para pahlawan, sehingga Indonesia bisa memerdekakan sebagai negara yang merdeka. Sekarang saatnya semua lapisan warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan, secara literal kemerdekaan berarti terbebas dari kuasa dan tekanan manapun. 1. Pro pemahaman kemerdekaan Indonesia sudah merdeka dan hal itu seharusnya kita cermati lebih ke sisi dimana  hal tersebut diperjuangkan dengan sangat sulit dan sudah seharusnya kita mempertahankannya, di masa sekarang senantiasa bersedia berkontribusi dalam bentuk apapun terhadap NKRI 1945. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan demi tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi cita-cita kehidupan bernegara dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya agar kehidupan bernegara sesuai dengan tata aturan bernegara yang diharapkan, dengan melakukan kegiatan / aktivitas dan perbuatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan nasional dalam tata aturan bernegara yang sesuai dengan hukum dasar negara.           Sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama adalah sikap kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kontra pemahaman kemerdekaan Gambaran situasi saat ini pengangguran merambah luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur dan  teraniaya, anak – anak kesulitan melangsungkan mimpi akan cita-cita, buruh kerap dihadapi penderitaan. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, kerusuhan, kriminal, pembunuhan, kenakalan remaja, perzinahan, prostitusi, bahkan ternyata Indonesia masih di jajah, salah satunya dari segi ekonomi, Indonesia sudah dijajah oleh Kapitalisme Global. Seharusnya dengan ‘umur kemerdekaan idealnya bangsa ini telah banyak meraih impiannya. Apalagi segala potensi dan energi untuk itu dimiliki oleh bangsa ini. Fakta di lapangan berbicara, bahwa Indonesia belum merdeka dari keterjajahan pemikiran, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, sosial dan sebagainya. Indonesia belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral dan keterbelakangan. Tingkat korupsi di Indonesiapun masih tinggi, korupsi di Indonesia semakin merajalela. B. Mensyukuri kemerdekaan Beragam pola kreatifitas anak bangsa berlatar belakang etnik, agama dan kepercayaan mengaktualisasikan diri sebagai warga negara merdeka. Rasa syukur akan kemerdekaan ke 73 yang telah dinikmati melebur dalam beragam kemeriahakan di seluruh pelosok Pulau Bangka, penulis berkeliling mengamati aktivitas tersebut di masyarakat. Meskipun secara umum, di pulau Bangka masih mengalami keterpurukan ekonomi dengan harga pertanian dan pertambangan yang melemah seperti lada, karet, sawit, Ubi Casesa,timah  dan lain lain namun rakyat sangat antusias menyambut kemeriahan hari kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pemandangan disetiap sudut daerah dari dusun, desa sampai perkotaan adanya  pengibaran bendera merah putih, umbul-umbul berwarna-warni,spanduk,perlombaan tradisional sampai hiburan semua untuk Indonesia. Bersyukur adalah kewajiban seorang muslim terhadap Allah, atas segala nikmat yang diberikan-Nya, “Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi jika mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Qs. Al A’raaf-96). Kita yang diberi amanah untuk menyelenggarakan negara ini juga harus banyak yang bersyukur, semuanya itu dilakukan karena ingat dengan Allah yang telah memberikan nikmat kepada manusia. Oleh karenanya marilah kita peringati kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke 73 ini dengan memperbanyak syukur kepada Allah Swt. Perjuangan panjang para pendahulu bangsa ini yang nota bane kaum muslimin, berjuang sabilillah melawan penjajah, dibawah teriakan takbir mereka melawan kaum kuffar, dibawah bendera laa ilaaha illa Allah mereka berkorban jiwa dan raga, banyak dari mereka yang menjadi syuhada’. Sehingga Allah swt memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa ini. Umat Islam yang berjumlah mayoritas di negeri ini sudah seharusnya mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Mensyukuri kedaulatan dengan pembangunan dan persatuan. Ini menjadi bukti penghargaan kepada para pendahulu bangsa ini, sekaligus agar Allah swt menambah nikmat-nikmatnya kepada bangsa ini. Dengan tegas Allah swt telah memberi arahan kepada bangsa ini bagaimana seharusnya mengisi kemerdekaan dan mensyukuri nikmat kepemimpinan. Allah swt berfirman dalam surat Al Hajj ayat 41: ”(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” uatu bentuk kemerdekaan dari penjajahan. C. Hargai Pahlawanmu, Cintai Negerimu Perjuangan yang telah diberikan oleh para pejuang kemerdekaan dalam meraih kemerdekaan tentunya harus dihargai dengan ucapan terima kasih tak terhingga. Hal tersebut tidak hanya disampaikan pada acara ramah tamah dengan para perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan, wredhatama, warakawuri dan angkatan 45 namun setiap ada kesempatan. Ada kata bijak “ Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya “ ini artinya kita semua bisa hadir beraktifitas di negeri tercinta ini karena peran mereka tanpa pamri h/ tulus mengorbankan harta dan jiwa raganya untuk Indonesia yang dicintai, maka sebagai generasi muda hendaknya bisa menghargai pahlawan sekaligus mencintai NKRI. D. Makna merdeka orang Bangka Kemerdekaan bagi rakyat Bangka juga berarti kemampuan bagi masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam yang dimiliki daerah sendiri untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan juga terkontrol terhadap sumber daya alam dengan baik. Begitu juga dengan kesempatan menikmati arti kemerdekaan bagi sumber daya manusia yang ada di negeri ini. Sejarah peradaban dan perjuangan kemerdekaan nasional hingga tentang pemekaran daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah representasi kegigihan “Urang Babel” yang tercatat dalam lisan maupun tulisan sejarah perjuangan. Sikap toleransi terhadap etnik dan budaya luar tetap terpelihara dengan baik sehingga akulturasi berjalan lancar tanpa ada masalah yang dikatakan sebagai Indonesia mini. Munculnya pemimpin-pemimpin di level setingkat kabupaten/kota di Bangka Belitung mulai membersitkan optimisme, penghargaan atas prestasi dan kualitas kerja, kesempatan orang lokal untuk berkompetisi dalam mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi, terbukanya lapangan kerja, jabatan dan sebagainya. Intelektual muda tumbuh dengan  dedikasi yang besar untuk mendongkrak kualitas bangsa ini merupakan titik terang yang melegakan, penyeimbang dari problematika kesenjangan. Ungkapan “dak kawa nyusah” sering terucap dari bibir manis mayoritas masyarakat Bangka yang berarti “tidak mau susah”. Ungkapan ini terucap pada setiap pernyataan ketika hendak melakukan kegiatan sesuatu yang tidak ingin dikerjakan. Konsep ucapan bahasa ini terinternalisasi dalam setiap obrolan dikala waktu berbicara antar sesama warga. Memang menarik untuk diperdebatkan jika kita mengambil simpati pada kebiasaan orang Bangka dalam aktifitas hidupnya. Banyak  masyarakat dari luar Pulau Bangka yang masih menganggap bahwa tidaklah sedemikian buruknya gaya hidupnya justru orang yang rajin dan tangguh serta cerdas menata hidup, terlihat pada kebiasaan hidup anak muda sampai yang tua pada masa lampau ikut bekerja keras , dini hari bangun tidur dan pergi ke kebun/ladang, sungai, laut,tambang untuk bercocok tanam, memancing,ngelimbang, dan pekerjaan yang dirasakan sebagai pekerjaan keras, lalu pulang saat senja. Kehidupan setiap hari yang dilalui begitu keras dengan segala perjuangan untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidup. Tak hanya sebagai pekerja dibidang ekonomi pertanian dan pertambangan, begitu juga bidang  lain masyarakat dianggap tangguh, ulet, semangat, dan menjunjung solidaritas antar sesama tersebut tergambar pada semboyan setiap daerah yang tergambar pada lambang Kabupaten/Kota. Tak hanya sebagai pekerja tahan banting dibidang ekonomi pertanian,perikanan  dan pertambangan dan sebagainya, begitu juga bidang  lain masyarakat dianggap tangguh, ulet, semangat, dan menjunjung solidaritas antar sesama untuk bergotong royong. Pada saat munculnya reformasi bergulir dengan kencang penuh dengan konflik antar etnik, perampokan, pembakaran, pelecehan sexual di lain daerah justru di Pulau Bangka aman dan damai terpelihara karena ada kata dak kawa nyusah, inilah kelebihan dari anggapan kenegatifan selama ini tidak ada korban harta dan manusia. Pulau Bangka tempat evakuasi/pengungsi etnik tertentu memulai hidup baru secara bhinneka tunggal ika tanpa ada diskriminasi terhadap warga masyarakat korban konflik reformasi. Munculnya pemimpin-pemimpin di level setingkat kabupaten/kota di Bangka mulai membersitkan optimisme. Karakter orang Melayu Bangka adalah baik, penyayang, ramah, tidak kasar, mudah bergaul, suka menolong. ciri khas orang Melayu Bangka yang mau membantu sesama manusia, menjadi daya pikat bagi semua orang untuk menerima kehadiran orang Melayu Bangka. E. Kemeriahan perayaan kemerdekaan Walaupun berlangsung sangat sederhana dan dibawah terik matahari, namun lomba Agustusan dalam kegiatan lomba berjalan secara optimal, ada donatur memberikan sumbangsihnya baik yang menyumbangkan dana,orgen tunggal, konsumsi, pakaian,hadiah dan sebagainya sehingga pelaksanaan lomba cukup menarik dan meriah  mengundang warga untuk datang menyaksikan lomba diselenggarakan. Antusias warga hadir berpartisipasi dan menonton senang sekali adanya lomba apalagi banyak anak-anak. Peserta yang mengikuti lomba bisa mengikuti secara sportif, menang kalah bukanlah tujuan utama namun silaturahmi yang paling utama. HUT Kemerdekaan RI kegiatan serupa dapat diselenggarakan kembali setiap tahun dan persiapan pelaksanaannya bisa lebih baik lagi. Pawai Baris Berbaris, kendaraan hias dan karnaval juga dilaksanakan di berbagai tempat dengan rute yang ditentukan panitia. Ada yang memang berniat menonton, ada juga yang sambil berjualan minuman dan makanan ringan. Dagangan mereka tampak laris manis karena cuaca sangat terik, mencapai 32 derajat Celcius ini bukanlah halangan justru semangat keIndonesiaan yang luar biasa nampak sekali muncul dari hati nurani setiap insan warga negara Indonesia yang mencintai tumpah darahnya.   Penampilan para peserta pawai ini sangat beragam dan menarik. Ada kelompok yang menampilkan drum band, ada juga yang murni baris-berbaris. Namun mereka memberikan variasi dalam setiap penampilan, seperti keunikan kostum dan atraksi.Dalam pawai ini, baris-berbaris bisa dimodifikasi dengan berbagai macam cara. Di antaranya cara hormat yang didahului dengan gaya kreasi tersendiri meniru sang bintang . Namun sikap hormat yang ditampilkan tetap sopan. Penampilan-penampilan unik semacam ini menyedot perhatian warga yang menonton. Hiburan rakyat juga ditampilkan pada malam hari tanpa ada insiden seperti biasa ini menandakan adanya keiistimewaan dalam merayakan HUT RI secara suka cita meninggalkan perbedaan dan kesalahpahaman. Aparat keamanan  mengapresiasi kegiatan perayaan kemerdekaan dengan senang hati meskipun tetap waspada . Menurutnya, dalam tiga hari ada agenda sebanyak itu merupakan festival yang terbilang besar. Detik-Detik Proklamasi HUT RI Ke-73 berlangsung khidmat, tertib dan lancar di berbagai tempat. Dengan mengusung tema “ Kerja Kita Prestasi Bangsa “, pelaksanaan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan serentak dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih tersebut berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Walikota Pangkalpinang dan 5 Kabupaten  pada hari Jum'at pada tanggal 17 agustus 2018. Tak hanya masyarakat berpartisipasi merayakan kemerdekaan namun semua OPD dan vertikal di di Bangka Belitung ikut mendukung dengan segala gerak serta ciri khasnya memeriahkan momen ini dengan sangat tulus. Inilah rasa cinta tanah air di tengah gegap gempita suka cita semua berbaua untuk kata satu Indonesia tercinta tidak ada diskriminasi yang ditemukan penulis di lapangan dalam perayaan ini walaupun sebentar lagi pilpres 2019 sudah dekat perbedaan boleh ada justru perekat kebhinnekaan sejati. Referensi : http://www.dakwatuna.com/2007/08/20/223/mensyukuri-nikmat-kemerdekaan/#ixzz5OmMw6F00   Indonesian sense of taste welcomed the age of independence on the island of Bangka A. Understanding of Independence Independence is a freedom, while the commemoration of the independence day of a country or nation can be interpreted as a memorial day where a country or nation is free from all forms of foreign occupation. Free to build a country or nation without interference from other nations. Independence can also be interpreted as when a country gains full control over the entire territory of its country, and a person gets the right to control himself without the interference of others and or does not depend on anyone else. According to the Big Indonesian Language Dictionary (KBBI), independence means the condition (things) stand alone (free, free, not colonized again, etc.); freedom. 73 years of independence, most of us young people have never felt it was colonized by another nation. However, is the meaning of independence only free from colonialism? Or does the meaning of 'independence' have now developed into independence in other aspects of life? must be free in mind, in culture, free in religion and belief and others. Independent in terms of territoriality, has been separated from colonialism, independence in the present is free from poverty, free from ignorance, freedom is free from the attitude of society in general which is discriminatory. Current understanding is more extensive compared to the definition of ancient times. This is inseparable from a struggle by the predecessors, the heroes, so that Indonesia can become an independent country. Now it is time for all layers of citizens to fill independence with various developments, literally independence means free from any power and pressure. Pro understanding of independence Indonesia has been independent and we should pay close attention to the side where it is struggled with great difficulty and we should have defended it, in the present we are always willing to contribute in any form to the Indonesian Republic of Indonesia in 1945. Appreciation for the nation's fighters and heroes is shown in various efforts to fill independence in order to achieve the national goals of the Indonesian people. Upholding the ideals of a state of life can be demonstrated by various efforts so that the life of the state is in accordance with the expected state rules, by carrying out activities / activities and actions that lead to the achievement of national goals in the rules of the state in accordance with the country's basic law. A positive attitude towards the meaning of the Proclamation of Independence and the first constitutional mysticism is creative, critical, independent, courageous in defending the truth and upholding the principles, principles and goals of state life as stated by the Proclamation of Independence and the principles of Pancasila spirituality and values contained in the 1945 Constitution. 2. Counter to understanding independence The description of the current situation of unemployment is widespread, poverty is rampant, street vendors are displaced and persecuted, children find it difficult to carry out dreams of dreams, workers often face suffering. Starting from the high rate of poverty, riots, crime, murder, juvenile delinquency, adultery, prostitution, in fact Indonesia is still in jajah, one of them in terms of economy, Indonesia has been colonized by Global Capitalism. Supposedly with the ideal age of independence, this nation has achieved many of its dreams. Moreover, all the potential and energy for it is owned by this nation. Facts on the ground speak, that Indonesia has not been independent from the occupation of thought, politics, economics, education, law, culture, social and so on. Indonesia has not been free from poverty, ignorance, moral damage and backwardness. The level of corruption in Indonesia is still high, corruption in Indonesia is increasingly rampant. B. Thanking for independence Various patterns of creativity of the nation's ethnic, religious and belief backgrounds actualize themselves as citizens of an independent state. Gratitude for the 73rd independence that has been enjoyed merges in a variety of happiness in all corners of Bangka Island, the author goes around observing these activities in the community. Although in general, on the island of Bangka there is still an economic downturn with weakening agricultural and mining prices such as pepper, rubber, oil palm, Sweet Potassium, tin and others, but the people are very enthusiastic about welcoming the festivity of independence day. This can be seen from the emergence of scenes in every corner of the area from hamlets, villages to cities with the raising of red and white flags, colorful banners, banners, traditional competitions to all entertainment for Indonesia. Gratitude is a Muslim's obligation to Allah, for all the blessings He has given, "If the inhabitants of a country believe and fear, surely We will bestow upon them blessings from heaven and earth, but if they deny (Our verses), then We torture them because of their actions. " (Surat Al Araaf-96). We who are given the mandate to organize this country must also be thankful, all of which is done because we remember God who has given human pleasure. Therefore let us commemorate the 73rd independence of the Republic of Indonesia by extending gratitude to Allah SWT. The long struggle of the predecessors of this nation is the bane note of the Muslims, fighting sabilillah against the invaders, under the shout of their takbir against the kuffar, under the banner of laa ilaaha illa Allah they sacrificed soul and body, many of them became martyrs'. So that Allah Almighty gave a blessing to this nation. The majority of Muslims in this country should have fulfilled their independence as well as possible. Thanking sovereignty with development and unity. This is a proof of appreciation to the predecessors of this nation, at the same time that Allah Almighty is adding to his blessings to this nation. Allah Almighty has given direction to this nation how it should fill independence and be grateful for the pleasure of leadership. Allah Almighty said in the letter of Al-Hajj verse 41: "(ie) those who if we affirm their position on the face of the earth they will inevitably establish prayers, perform zakat, ask to do ma'ufuf and prevent from misconduct; and to God is all affairs returned. "a form of independence from colonialism. C. Appreciate your hero, love your country The struggle that has been given by the fighters of freedom in achieving independence must of course be rewarded with infinite gratitude. This was not only conveyed at a friendly meeting with independence pioneers, veterans, widows of heroes, wredhatama, warakawuri and generation 45, but every time there was a chance. There are wise words "A great nation is a nation that values ​​the services of its heroes" this means that we can all be present in this beloved country because their selfless role sacrifices their wealth and soul for a beloved Indonesia, so that young people should be able to appreciate hero while loving the NKRI. D. Meaning of independence of Bangka people Independence for the people of Bangka also means the ability for the community to use natural resources owned by their own regions for prosperity, people's welfare and also control over natural resources properly. Likewise, the opportunity to enjoy the meaning of independence for human resources in this country. The history of civilization and the struggle for national independence up to the division of the area of ​​South Sumatra Province and Bangka Belitung is a representation of the persistence of "Urang Babel" recorded in the oral and written history of the struggle. The attitude of tolerance towards ethnic and external cultures is maintained well so that acculturation runs smoothly without any problems which are said to be mini Indonesia. The emergence of leaders at the district / city level in Bangka Belitung began to express optimism, appreciation for achievement and quality of work, opportunities for local people to compete in getting higher education scholarships, opening employment opportunities, positions and so on. Young intellectuals grow up with great dedication to boost the quality of this nation as a bright spot that relieves, balances the problems of inequality. The phrase "not kawa nyusah" is often spoken from the sweet lips of the majority of the people of Bangka, which means "do not want to be difficult". This expression is stated in every statement when you want to do something you don't want to do. The concept of speech in this language is internalized in every conversation when talking between fellow citizens. It is interesting to argue if we take sympathy to the habits of the Bangka people in their life activities. Many people from outside the island of Bangka still consider that it is not so bad that their lifestyle is precisely people who are diligent and tough and smart in managing their lives, seen in the habits of young people to the old in the past work hard, early in the morning wake up and go to the garden / fields, rivers, seas, mines for farming, fishing, balancing, and work that is felt as hard work, then go home at dusk. Life every day that goes through is so hard with all the struggles to live and fulfill life's needs. Not only as a worker in the field of agricultural and mining economics, so also other fields of society are considered resilient, resilient, uplifting, and upholding solidarity among others, reflected in the slogan of each region reflected in the Regency / City symbol. Not only as hardworking workers in the fields of agricultural, fisheries and mining economics and so on, so also other fields of society are considered resilient, resilient, uplifting, and upholding solidarity among others to cooperate. At the time of the emergence of the reforms which were tightly packed with conflicts between ethnicities, robberies, arson, sexual harassment in other regions, Bangka Island was safe and peaceful, because there were words that were not difficult, this was the advantage of negative claims and no human and casualties. . Bangka Island, a particular ethnic evacuation / refugee place started a new life in a singular and diverse manner without any discrimination against the citizens of the conflict victims. The emergence of leaders at the district / city level in Bangka began to express optimism. The character of the Bangka Malays is kind, loving, friendly, not rude, sociable, helpful. the characteristic of Bangka Malays who want to help their fellow human beings, is an attraction for everyone to accept the presence of Bangka Malays. E. Excitement of the celebration of independence Even though it was very simple and under the hot sun, but the Agustusan race in the race activities ran optimally, there were donors who contributed both donating funds, single organisms, consumption, clothing, gifts and so on so that the competition was quite interesting and lively inviting residents to come witness competition held. The enthusiasm of the present residents participated and watched the joy of the competition especially many children. Participants who take part in the race can follow sportively, losing wins is not the main goal but the most important hospitality. The Independence Day of the Republic of Indonesia similar activities can be held every year and the preparation for implementation can be even better. Line marches march, ornamental vehicles and carnivals are also held in various places with the route determined by the committee. There are those who really intend to watch, some are also selling drinks and snacks while there are also those who are selling drinks and snacks. Their merchandise seems to be selling well because the weather is very hot, reaching 32 degrees Celsius is not an obstacle but the extraordinary spirit of Indonesia seems to emerge from the conscience of every Indonesian citizen who loves spilling his blood. The performances of the parade participants were very diverse and interesting. There are groups that feature drum bands, some are pure lines. But they provide variety in every appearance, such as the uniqueness of costumes and attractions. In this parade, lines can be modified in various ways. Among the ways of respect that are preceded by their own style of creation imitating the star. But the respect shown was polite. This unique appearance attracts the attention of the people watching. People's entertainment is also displayed at night without any incidents as usual, indicating the privilege of celebrating Indonesian Independence Day joyfully leaving differences and misunderstandings. The security apparatus appreciated the independence celebration activities happily despite remaining vigilant. According to him, in three days there was as much agenda as it was a fairly large festival. The Seconds of the Proclamation The 73rd Indonesian Anniversary took place solemnly, orderly and smoothly in various places. With the theme "Our Work of National Achievement", the implementation of the seconds of the Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia carried out simultaneously with the Red and White flag raising ceremony took place at the Governor's Office of the Bangka Belitung Islands, Pangkalpinang Mayor Office and 5 Regencies on Friday on August 17, 2018. Not only did the people participate in celebrating independence, but all the OPDs and verticals in Bangka Belitung also supported with all their movements and special characteristics to enliven this moment very sincerely. This is the love of the motherland amidst the excitement of all the joys of all the words of one beloved Indonesia, there is no discrimination found by writers in the field in this celebration, although soon the 2019 presidential election is near differences there may be an adhesive to true diversity. Reference: http://www.dakwatuna.com/2007/08/20/223/mensyukuri-nikmat-kemerdekaan/#ixzz5OmMw6F00

A. Kearifan lokal itu apa ya ? Menurut pemahaman kearifan Lokal terdiri    dari dua   kata yaitu kearifan ( wisdom ) yang artinya  kebijaksanaan dan lokal ( local ) yang berarti daerah setempat. Jadi secara umum pengertian dari Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun. Kearifan Lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode yang panjang dan berevolusi bersama dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami. Jadi dapat dikatakan, kearifan lokal disetiap daerah berbeda-beda tergantung lingkungan dan kebutuhan hidup. Adapun beberapa ciri-ciri yang melekat antara lain : Mempunyai kemampuan mengendalikan warisan leluhur yang ada. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar dengan bijak. Mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Kearifan lokal adalah adat istiadat dan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat setempat dalam hal ini di kampong Tua Tunu. Kearifan lokal dapat juga didefinisikan sebagai kebijaksanaan manusia yang berstandar pada nilai-nilai, etika, cara dan prilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal (local genius/local wisdom)  didifinisikan merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Proses regeneasi kearifan lokal dilakukan melalui tradisi lisan (cerita rakyat) dan karya-karya sastra, seperti babad, tembang, hikayat, lontar , permainan rakyat dan lain sebagainya. Karakter dari kearifan lokal, yaitu pertama mampu mengendalikan pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat setempat, kedua menjadi perisai pertahanan dari serangan budaya barat, ketiga mampu menjadi filter budaya luar. Kearifan lokal dapat ditemukan pada sikap terhadap alam, manusia, karya, waktu dan terhadap hidup. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan beberapa nilai kearifan lokal, diantaranya nilai-nilai kearifan lokal dalam memandang alam, contohnya memandang alam sebagai sahabat, sebagai sumber kehidupan. Alam bukan semata-mata benda mati tapi dianggap sebagai mahluk hidup yang perlu diperlakukan dengan baik. Kearifan lokal terdiri atas kesopanan, kejujuran, kesetiakawanan sosial, kerukunan dan penyelesaian konflik, komitmen, pikiran positif, dan rasa syukur. B. Kearifan Lokal di Tua Tunu Tuatunu adalah  Kampung Religi yang Indah di Ujung Kota Pangkalpinang Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ” Bersama masyarakat Membangun Peradaban yang Religius  & Menjaga Kearifan Lokal “ sebagai motto. Kelurahan Tua Tunu  terletak di sebelah Barat berbatasan dengan Desa air Duren,Timur berbatasan dengan Bukit Merapin, Utara berbatasan dengan Desa Balun Ijuk, Selatan dengan Desa Kace serta Kelurahan Kepala Tujuh. Kelurahan ini dipimpin Pak Lurah Hasani sahabat penulis yang senantiasa memberikan informasi secara ramah yang telah beberapa tahun memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat merasakan pahit manisnya pelayanan publik di daerah ini.Konon kampung ini adalah kampung yang tertua di Kecamatan Gerunggang dengan letak geografisnya di ujung Pangkalpinang, dari pusat kota Alun-alun Taman Merdeka (ATM) sekitar 5 km. Mata pencaharian mayoritas penduduk adalah berkebun. Tanaman andalan yang ditanam adalah lada,karet, nanas,sayur mayor. Selain berkebun, mata pencaharian sebagian penduduk adalah berdagang di Pasar Pagi dan Pasar Besar serta berkeliling ke seluruh pelosok Pulau Bangka. Unsur-unsur kebudayaan yang berkaitan erat dan mencerminkan kearifan lokalnya, karena meskipun telah terjadi pencampuran dengan suku lain, suku Melayu Bangka memiliki kearifan lokal yang sampai sekarang masih melekat dalam diri masyarakatnya, mulai dari mulai dari falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, kearifan lokal dalam tata cara berbaur dengan masyarakat, sebagai kontrol sosial masyarakat didalamnya, kearifan lokal dalam memperlakukan alam sekitarnya, sampai kepada upacara-upacara adat yang didalamnya secara jelas tercermin kearifan lokal suku tersebut. Alam bukan semata-mata benda mati tapi dianggap sebagai mahluk hidup yang perlu diperlakukan dengan baik. Terlihat jelas tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keseharian, seperti ibu-ibu berdagang di pasar dan di keluar masuk kampong menjunjung bakul jualan yang berisi beragam kebutuhan sehari-hari apakah sayur mayur maupun lainnya tanpa ada larangan dari suami. Ragam kearifan lokal yang ada antara lain : Tolak Bala ( Rebo Kasan ) Maulid Ruahan Isra’miraj Nisfu Sya’ban 1 Muharam Milang Ari Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha Salah satu tokoh masyarakat yang diajak penulis ngobrol yaitu Bapak M.Talib bin Indris, dengan keramahan dan senyum menawan serta rendah hati sebagai ciri khas warga Tua Tunu secara sukarela memberikan keterangan secara jelas dan menarik. Kearifan lokal dalam beberapa konteks menjadi praktik nilai luhur, sekaligus tantangan dan peluang bagi kehidupan sektor masyarakat modern. Kearifan juga menghasilkan budi pekerti baik perasaan mendalam terhadap tanah kelahiran serta bentuk perangai, atau tabiat masyarakat.  Semboyan dan motto masyarakat Bangka yang bermakna adanya persatuan dan kesatuan serta gotong royong. Ritual adalah satu kegiatan penduduk pulau Bangka pada waktu pesta kampung membawa dulang berisi makanan untuk dimakan tamu tau siapa saja di balai adat/mesjid. Dari ritual ini, tercermin betapa masyarakat Bangka menjujung tinggi rasa persatuan dan kesatuan serta gotong royong, bukan hanya dilaksanakan penduduk setempat melainkan juga dengan para pendatang. Jiwa gotong royong masyarakat Bangka cukup tinggi. Warga masyarakat akan mengulurkan tangannya membantu jika ada anggota warganya memerlukanya. Semua ini berjalan dengan dilandasi jiwa keagamaan. C. Dampak Zaman Now Gelora zaman now hadir di seluruh pelosok tanah air tak ketinggalan berimbas terhadap masyarakat tradisional, ini memunculkan konflik sosial baru yang merupakan keniscayaan sejarah dan berpeluang muncul di tengah masyarakat. Makna positif konflik berupa terjadinya perubahan sosial, makna negatif berupa kerenggangan sosial dan kekerasan. Dalam kaitannya dengan konflik sosial, perlu dilakukan pendekatan resolusi konflik berbasis nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom). Resolusi konflik berbasis nilai-nilai kearifan lokal diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat dan berfungsi sebagai perekat / kohesi sosial antara satu sama lain yang mengintegrasikan manusia ke dalam satu ikatan moral yang kolektif. Dalam realitasnya, kearifan lokal pada masyarakat Tua Tunu mampu menjadi basis kohesivitas sosial yang mengintegrasikan masyarakat dalam kondisinya yang multikultur dan multiagama. Perubahan  nampak  terlihat jelas di kehidupan masyarakat kampung Tua Tuni, ini tidak bisa dipungkiri banyak kegiatan rutinitas lokal yang dahulunya di bawah tahun 2000 masih mempercayai hal berbau gaib/mistik sekarang bergeser kearah cara memaknai sesuatu dengan logika / daya nalar modern dilandasi pemahaman agama Islam. Perkembangan zaman now disebabkan karena generasi muda terdidik baik di daerah sendiri maupun luar daerah membawa suatu pemandangan baru biasanya sesuatu yang baru dianggap tabu sekarang berbalik arah. Pengetahuan baru berkembang dan tersedianya jaringan internet secara mudah dapat diakses, tapi generasi muda tetap menghargai kearifan lokal untuk dilestarikan berkelanjutan. 1. KEARIFAN LOKAL MASA SEKARANG Kehidupan tidak lepas hubungannya satu dengan yang lain apakah hewan, tumbuhan,   dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan peradabanpun berubah menimbulkan beragam kebutuhan hidup. Kehidupan manusia secara adat di Tua Tunu telah berhasil menjaga/melestarikan keragaman hayati secara alami.  Suatu realitas sebagian besar masyarakat asli Tua Tunu masih memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam/ekosistem yang ada di lingkungannya inilah keunikan yang perlu terjaga dengan baik sebagai asset budaya sampai kapanpun. Umumnya mereka mewariskan hal tersebut secara turun temurun secara otodidak dari apa yang mereka lihat, lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam kekerabatan secara bersama-sama. Simbolisme pelaksanaan acara bersifat kearifan lokal berlandaskan agama terlaksana secara meriah sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan memberikan filosofi kehidupan membangun kampung secara bijak. 2. PROSPEK MASA DEPAN Di masa depan pemerintah senantiasa melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda serta masyarakat setempat untuk aktif berperan serta menunjang pembangunan, karakter masyarakat asli Tua Tunu sebetulnya bisa dirangkul dengan pendekatan yang menyentuh hatinya bukan dengan iming-iming/janji yang muluk-muluk seperti sebelumnya karena keteguhan keyakinan masyarakat ini tidak bisa diganti dengan materi. Untuk Kekhasan tiap kampung akan lestari bila pemerintah dan masyarakat bersatu padu menghargai kebudayaan lokal secara berkelanjutan  akhirnya tradisi ini akan menjadi sumber pariwisata baru sebagai daya tarik / destinasi yang layak untuk dikunjungi wisatawan nasional dan internasional. Potensi kearifan lokal melekat dalam budaya akan menjadi daya Tarik tersendiri memberikan nilai tambah ekonomi baru / lapangan kerja kreatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.       D. Ketangguhan Masyarakat Tua Tunu dikenal arif dalam memelihara alam dan mereka pasti memiliki kearifan lokal yang dipegang teguh dalam memanfaatkan dan melestarikannya secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sumber daya alam yang kaya dengan asrinya alam di kelurahan Tua Tunu didukung oleh tanah yang subur dan membuat berbagai macam tanaman dapat tumbuh dengan baik disana khususnya nanas sebagai primadona.Sapaan ketika ketemu kepada orang yang melintasi kampung meskipun belum dikenal untuk pria biasanya dengan ramah penuh senyum sebutan “ Boy “ tentu tidak akan ditemukan di daerah lain. Nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan menjadi keunikan masing-masing suku dan budaya menjadi perekat sosial dan mampu menciptakan kerukunan sosial dan relasi sosial yang harmonis. Kearifan lokal adalah adat istiadat dan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan hingga saat ini masih dipertahankan dalam hal ini penulis mengaktulisasikan melalui   budaya “ Nganggung “. 1. Ciri khas Untuk Warga Tua tunu asli adalah orang yang ulet dalam kehidupan baik laki-laki maupun peremuan tua muda mayoritas beraktifitas sebagai petani dan pedagang dengan menunjung nilai-nilai keislaman yang melekat sangat kentara, terbukti para tokoh masyarakatnya berperan aktif dan dikenal di Pulau Bangka khususnya. Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kekompakan dan   Kearifan lokal terhadap alam menjadi modal sosial dari masyarakat ini untuk menjaga lingkungan hidup,fungsi dari kearifan lokal terhadap alam, yaitu pertama fungsi konservasi (melindungi keanekaragaman hayati), kedua fungsi daerah resapan air (menjaga sumber air agar tidak kekeringan), ketiga fungsi kehidupan (memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secukupnya dari pengelolaan hutan), dan keempat fungsi kesejahteraan (terpenuhinya rasa aman, baik fisik, psikis maupun sosial). Kearifan lokal yang khas dan menjadi ikon di kampung ini, yaitu tradisi nganggung. Setiap perayaan hari besar Islam, masing-masing anggota masyarakat membawa makanan beraneka ragam yang disimpan di atas nampan berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tudung saji. Makanan tersebut di susun rapi di suatu tempat yang dapat menampung orang banyak, biasanya di masjid. Masyarakat kemudian berduyun-duyun hadir duduk dengan rapi dan khidmat menunggu arahan dari sesepuh kampung untuk menyantap beragam kuliner khas yang telah disajikan tersebut dengan terlebih dahulu membaca doa. Masyarakat yang datang dapat saling menyicipi makanan yang dibawa oleh tetangganya, dan bagi yang tidak membawa makanan pun dapat menikmati nganggung. Kearifan lokal ini, tidak hanya bicara makan bersama, lebih dari itu mengandung nilai kebersamaan dan harmonisasi hubungan antar anggota masyarakat yang ada di negeri serumpun sebalai ini. Melalui wasilah nganggung, dapat terjalin silah ukhuwah di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang sudah lama tidak bertemu, dapat kembali bertemu melalui acara ini. Melalui acara tersebut, dapat menjadi wasilah untuk membangun ketahanan sosial di tengah masyarakat yang hari ini diserang oleh “virus” individualisme dan apatisme. Budaya ini sangat berbahaya dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. 2. Kawasan wisata Kampung Tuatunu merupakan daerah perkampungan yang kental dengan adat istiadat kebudayaan Melayu. "Kegiatan tahunan itu bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan para generasi muda terhadap tradisi daerah, terutama Pangkalpinang. Dengan acara ini kami berharap bisa memberikan pengalaman. Kampung Tuatunu merupakan daerah perkampungan yang kental dengan adat istiadat kebudayaan Melayu. "Kegiatan tahunan itu bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan para generasi muda terhadap tradisi daerah, terutama Pangkalpinang. Dengan acara ini kami berharap bisa memberikan pengalaman kepada para generasi muda untuk menyelami kemajemukan budaya Pangkalpinang. Salah satu destinasi yang sudah ada antara lain : KELEKAK COMMUNITY Berlokasi di kawasan Hutan Taklok Tuatunu Pangkalpinang, 5 km dari pusat Kota, Kelekak Community merupakan kawasan hutan masyarakat yang dikembangkan menjadi eksotisme alam berbalut budaya lokal Bangka. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam hutan, permainan budaya Bangka, rumah tradisional, peralatan dan perlengkapan tradisional masyarakat Bangka, makanan khas Bangka serta tempat peribadatan masjid kayu yang bercirikan budaya lokal. Setiap wisatawan yang berkunjung akan disuguhkan tarian khas Bangka sebagai penyambut kedatangan. Selain itu destinasi budaya ini juga memiliki miniatur Ka’bah yang bisa dijadikan lokasi manasik haji bagi masyarakat Bangka. Kemasan Kelekak Community menjadi miniatur perkampungan masyarakat Bangka abad 18 yang dibangun untuk menghadirkan bagaimana suasana kehidupan penduduk Bangka dan kebiasaan sehari-hari. Masjid Kayu Tua Tunu Masjid Kayu Tua Tunu terletak di kawasan hutan di Desa Tua Tunu, Pangkalpinang. Kawasan Masjid ini masih berupa kawasan hutan dan kebun masyarakat, namun dilengkapi dengan galeri dan model kampong Bangka di masa lalu. Kawasan ini dirintis dan dikelola Kelekak Community.  Untuk menuju kawasan Masjid, dapat mengikuti papan petunjuk arah yang dipasang dari sebuah gang kecil di sebelah Masjid Raya Tua Tunu, Pangkalpinang. Jalan menuju kawasan ini masih berupa jalan kampong yang tidak di aspal dan di beberapa bagian lebarnya hanya cukup untuk 1 kendaraan mobil penumpang. Sepanjang jalan kampong tersebut dapat dilihat kebun-kebun warga seperti kebun sayuran, kebun lada dan kebun nanas, serta melewati sungai yang airnya masih jernih dan sering digunakan penduduk warga untuk mencuci dan mandi. Masjid Kayu Tua Tunu baru dibangun di akhir tahun 2012. Dinamakan Masjid Kayu karena memang bangunan ini seluruhnya terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu Cempedak dan Meranti yang diharapkan tahan rayap. Masjid ini mengambil bentuk awal Masjid Jami’ Pangkalpinang yang memiliki 5 tiang kayu di dalamnya. Masjid Kayu Tua Tunu terletak di kawasan hutan di Desa Tua Tunu, Pangkalpinang. Kawasan Masjid ini masih berupa kawasan hutan dan kebun masyarakat, namun dilengkapi dengan galeri dan model kampong Bangka di masa lalu. Kawasan ini dirintis dan dikelola Kelekak Community. Untuk menuju kawasan Masjid, dapat mengikuti papan petunjuk arah yang dipasang dari sebuah gang kecil di sebelah Masjid Raya Tua Tunu, Pangkalpinang. Jalan menuju kawasan ini masih berupa jalan kampong yang tidak di aspal dan di beberapa bagian lebarnya hanya cukup untuk 1 kendaraan mobil penumpang. Sepanjang jalan kampong tersebut dapat dilihat kebun-kebun warga seperti kebun sayuran, kebun lada dan kebun nanas, serta melewati sungai yang airnya masih jernih dan sering digunakan penduduk warga untuk mencuci dan mandi. Masjid Kayu Tua Tunu baru dibangun di akhir tahun 2012. Dinamakan Masjid Kayu karena memang bangunan ini seluruhnya terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu Cempedak dan Meranti yang diharapkan tahan rayap. Masjid ini mengambil bentuk awal Masjid Jami’ Pangkalpinang yang memiliki 5 tiang kayu di dalamnya. Referensi : http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung http://merito.wordpress.com/2008/01/03/kebudayaan-dan-adat-istiadat-bangka/  budaya dan adat istiadat Bangka   Local wisdom of the Bangka people in the present A. What is local wisdom? According to the understanding of local wisdom consists of two words, namely wisdom which means wisdom and local (local) which means the local area. So generally the notion of Local Wisdom is ideas, values ​​or views from a place that has a wise and valuable character that is followed and trusted by the community in that place and has been followed for generations. Local Wisdom is explicit knowledge that emerges from a long period and evolves together with the community and environment in the area based on what has been experienced. So it can be said, local wisdom in each region varies depending on the environment and living needs. The several inherent characteristics include: Has the ability to control existing ancestral heritage. Is a fortress to survive the influence of outside culture. Has the ability to accommodate outside culture wisely. Has the ability to give direction to cultural development. Have the ability to integrate or unite outside culture and native culture. Local wisdom is customs and habits that have been handed down for generations by a group of people and its existence is still maintained by the local community in this case in Tua Tunu village. Local wisdom can also be defined as human wisdom that is standardized on traditional values, ethics, ways and behaviors. Local wisdom (local genius / local wisdom) is defined as local knowledge created from the adaptation of a community that comes from life experiences communicated from generation to generation. The process of regenasi local wisdom is carried out through oral traditions (folklore) and literary works, such as chronicles, songs, saga, lontar, folk games and so forth. The character of local wisdom, which is first able to control the thinking, attitudes and behavior of the local community, the second being a defense shield from the attack of western culture, the third is able to become a filter for external culture. Local wisdom can be found in attitudes towards nature, humans, works, time and life. In this case, the author will present some values ​​of local wisdom, including the values ​​of local wisdom in looking at nature, for example, seeing nature as a friend, as a source of life. Nature is not merely an inanimate object but is considered a living being that needs to be treated well. Local wisdom consists of politeness, honesty, social solidarity, harmony and resolution of conflict, commitment, positive thoughts, and gratitude. B. Local Wisdom in Tua Tunu Tuatunu is a Beautiful Religious Village at the End of Pangkalpinang City, the Provincial Capital of the Bangka Belitung Islands with "Together with the Community Building a Religious Civilization & Maintaining Local Wisdom" as the motto. Kelurahan Tua Tunu is located on the west bordering Air Duren Village, East bordering Bukit Merapin, North bordering Balun Ijuk Village, South with Kace Village and Kepala Tujuh Village. The village is led by Pak Lurah Hasani, a writer friend who always provides friendly information that has been providing services to the local community for several years to feel the bitter sweetness of public services in this area. the city center Taman Merdeka Square (ATM) is around 5 km. The livelihood of the majority of the population is gardening. The mainstay plants planted are pepper, rubber, pineapple, vegetable major. In addition to gardening, the livelihood of some residents is trading in the Morning Market and Big Market and traveling to all corners of Bangka Island. Cultural elements that are closely related and reflect local wisdom, because even though there has been mixing with other tribes, the Bangka Malay tribe has local wisdom that is still inherent in its community, starting from the philosophy of life that is held firmly by its people, local wisdom in the manner of mingling with the community, as the social control of the community in it, local wisdom in treating the surrounding environment, to traditional ceremonies in which the tribal local wisdom clearly reflected. Nature is not merely an inanimate object but is considered a living being that needs to be treated well. It is clear that there is no discrimination between women and men in daily life, as mothers trade on the market and in and out of the village uphold selling baskets that contain a variety of daily necessities whether vegetables or others without any restrictions from their husbands. The various local wisdoms that exist include: Reject Bala (Rebo Kasan) Maulid Ruahan Isra Mi'raj Nisfu Sya'ban 1 Muharam Milang Ari Eid al-Fitr and Eid al-Adha One of the community leaders invited by the writer to chat was Mr. M. Binib bin Indris, with his friendliness and charming and humble smile as a characteristic of Tua Tunu residents who volunteered to provide clear and interesting information. Local wisdom in several contexts becomes a practice of noble values, as well as challenges and opportunities for the life of the modern society sector. Wisdom also produces character both deep feelings towards the land of birth and forms of temperament, or the nature of society. The motto and motto of the Bangka community which means the existence of unity and unity and mutual cooperation. Ritual is an activity of the residents of Bangka Island at a village party carrying dulang filled with food to eat for guests to know who is in the traditional hall / mosque. From this ritual, it was reflected how the people of Bangka had a high sense of unity and unity and mutual cooperation, not only carried out by local residents but also by migrants. The Bangka community's mutual cooperation spirit is quite high. Community members will extend their hands to help if there are members of their citizens needing it. All of this goes on based on religious spirit. C. Impact of the Age Now The present era surge in all corners of the country does not miss the impact on traditional communities, this raises a new social conflict which is a necessity of history and the opportunity to emerge in the community. The positive meaning of the conflict is in the form of social change, the negative meaning in the form of social estrangement and violence. In relation to social conflict, a conflict resolution approach is based on the values ​​of local wisdom. Conflict resolution based on local wisdom values ​​is recognized as important elements that are able to strengthen social cohesion among community members and function as a glue / social cohesion between one another that integrates human beings into one collective moral bond. In reality, local wisdom in the community of Tua Tunu is able to become the basis of social cohesiveness that integrates society in its multicultural and multi-religious conditions. Changes can be seen clearly in the life of the community of Tua Tuni village, this is undeniable that many local routine activities which were under 2000 still believe the occult / mystical things are now shifting towards ways of interpreting logic / reasoning power based on understanding Islam. Today's development is due to educated young generation both in their own area and outside the region bringing a new scene, usually something new considered taboo is now reversing. New knowledge develops and the availability of internet networks is easily accessible, but the younger generation still respects local wisdom to be sustained sustainably. 1. LOCAL FRIENDS OF NOW Life cannot be separated from one another, whether animals, plants, with the development of increasingly rapid development and change in civilization that creates various necessities of life. Customary human life in Tua Tunu has managed to preserve / preserve biodiversity naturally.  It is a reality that most of the indigenous people of Tua Tunu still have local wisdom in managing natural resources / ecosystems that exist in their environment, this is the uniqueness that needs to be well preserved as a cultural asset at any time. In general, they inherit this from generation to generation independently of what they see, do in daily life in kinship together. The symbolism of the implementation of local wisdom based on religion was carried out lively so that it fostered a sense of togetherness giving the philosophy of life to build a village wisely. 2. FUTURE PROSPECTS In the future the government always involves religious leaders, traditional leaders, cultural figures, youth leaders and local communities to actively participate in supporting development, the character of the native community of Tua Tunu can actually be embraced with an approach that touches their hearts not with lofty promises / promises - grandiose as before because the determination of this community's beliefs cannot be replaced with material. For the peculiarities of each village to be sustainable if the government and society unite in respecting local culture in a sustainable manner this tradition will eventually become a new tourism source as an attractive attraction for national and international tourists. The potential of local wisdom inherent in the culture will be the main attraction of providing new economic value / creative employment in the Bangka Belitung Islands Province. D. Resilience The Tua Tunu community is known to be wise in nurturing nature and they certainly have local wisdom that is held firmly in utilizing and preserving it sustainably from generation to generation. Natural resources that are rich in nature in the Old Tunu village are supported by fertile land and make a variety of plants grow well there, especially pineapple as a prima donna. When meeting people who cross the village though it is not known to men usually with friendly smiles the term "Boy" certainly will not be found in other areas. The values ​​of local wisdom that developed and became the uniqueness of each tribe and culture became a social glue and were able to create harmonious social and harmonious social relations. Local wisdom is customs and habits that have been handed down for generations by a group of people and until now it is still maintained in this case the author applies through the culture of "Nganggung". Characteristics For elderly native people who are resilient in the lives of both men and women, the majority of young people are active as farmers and traders by upholding Islamic values ​​that are inherently very evident, it is evident that community leaders play an active and well-known role on Bangka Island in particular. The values ​​of mutual cooperation, togetherness, cohesiveness and local wisdom towards nature are the social capital of this community to protect the environment, the function of local wisdom towards nature, namely the first conservation function (protecting biodiversity), the two functions of water catchment areas (guarding resources water so as not to drought), the three functions of life (meeting the needs of clothing, food, adequate boards from forest management), and the four welfare functions (fulfillment of security, both physical, psychological and social). Typical local wisdom and an icon in this village, namely the nganggung tradition. Every celebration of Islamic holidays, each member of the community carries a variety of food stored on a circular tray and covered with a serving cap. The food is arranged neatly in a place that can accommodate many people, usually in a mosque. The community then flocked to sit neatly and solemnly waiting for directions from the village elders to eat a variety of typical culinary that had been presented by first reading a prayer. People who come can taste each other's food brought by their neighbors, and even those who do not bring food can enjoy it. This local wisdom, not only talk about eating together, more than that it contains the value of togetherness and harmonization of relations between members of the community that exist in this allied country instead of this. Through wasilah nganggung, ukhuwah can be established in the community. Not a few who have not met for a long time, can meet again through this event. Through the event, it can be a wonder to build social security in a society that is today attacked by "viruses" of individualism and apathy. This culture is very dangerous and damages the joints of community life. 2. Tourist area Tuatunu village is a settlement area that is thick with Malay cultural customs. "The annual event aims to foster the love of the younger generation towards regional traditions, especially Pangkalpinang. With this event we hope to provide experience. Tuatunu village is a settlement area that is thick with Malay cultural customs. "The annual event aims to foster the love of the young generation for regional traditions, especially Pangkalpinang. With this event we hope to provide experience to the younger generation to explore the cultural diversity of Pangkalpinang. One of the existing destinations includes: KELEKAK COMMUNITY Located in the Forest area of ​​Taklok Tuatunu Pangkalpinang, 5 km from the city center, Kelekak Community is a community forest area developed into natural exoticism wrapped in Bangka local culture. Tourists can enjoy the natural beauty of the forest, Bangka cultural games, traditional houses, equipment and traditional equipment of the Bangka people, Bangka specialties and places of worship for wooden mosques that are characterized by local culture. Every tourist who visits will be presented with a typical Bangka dance as a welcome greeter. Besides this cultural destination also has a miniature Ka'bah that can be used as a location for Hajj rituals for the people of Bangka. Kelekak Community Packaging is a miniature of the 18th century Bangka community village that was built to present the atmosphere of the lives of Bangka residents and their daily habits. Kayu Tua Tunu Mosque Kayu Tua Tunu Mosque is located in a forest area in Tua Tunu Village, Pangkalpinang. The area of ​​the mosque is still a forest area and community garden, but it is equipped with galleries and Bangka village models in the past. This area was pioneered and managed by Kelekak Community. To go to the mosque area, you can follow the direction signs installed from a small alley next to the Tua Tunu Grand Mosque, Pangkalpinang. The road to this area is still a village road that is not on asphalt and in some parts it is only enough for 1 passenger car vehicle. Along the village road can be seen the gardens of residents such as vegetable gardens, pepper gardens and pineapple gardens, and through the river where the water is still clear and often used by residents to wash and bathe. The Kayu Tua Tunu Mosque was only built at the end of 2012. Named a Wooden Mosque because this building is made entirely of wood. The wood used is Cempedak and Meranti wood which is expected to be termite resistant. The mosque takes the initial form of the Jami ’Pangkalpinang Mosque which has 5 wooden pillars inside. Kayu Tua Tunu Mosque is located in a forest area in Tua Tunu Village, Pangkalpinang. The area of ​​the mosque is still a forest area and community garden, but it is equipped with galleries and Bangka village models in the past. This area was pioneered and managed by Kelekak Community. To go to the mosque area, you can follow the direction signs installed from a small alley next to the Tua Tunu Grand Mosque, Pangkalpinang. The road to this area is still a village road that is not on asphalt and in some parts it is only enough for 1 passenger car vehicle. Along the village road can be seen the gardens of residents such as vegetable gardens, pepper gardens and pineapple gardens, and through the river where the water is still clear and often used by residents to wash and bathe. The Kayu Tua Tunu Mosque was only built at the end of 2012. Named a Wooden Mosque because this building is made entirely of wood. The wood used is Cempedak and Meranti wood which is expected to be termite resistant. The mosque takes the initial form of the Jami ’Pangkalpinang Mosque which has 5 wooden pillars inside. Reference: http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung http://merito.wordpress.com/2008/01/03/kebudayaan-dan-adat-istiadat-bangka/  budaya dan adat istiadat Bangka