Pangkal Pinang - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Webinar Seri 5: Transformasi Budaya Kerja ASN yang Berkinerja, Rabu (20/5/2026). Selaku keynote speaker, Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elius Gani membuka acara.
Dalam sambutannya, Elius mengatakan Perubahan zaman menuntut birokrasi untuk semakin lincah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak cukup hanya dengan perbaikan sistem, tapi juga harus diiringi dengan penguatan nilai dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Arah strategis ASN BerAKHLAK merupakan bagian dari strategi besar transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government) dengan beberapa poin penting, yakni transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lincah (agile), adaptif, dan berintegritas; core values BerAKHLAK sebagai fondasi budaya kerja; keterkaitan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik," ucapnya.
Pemerintah Indonesia telah melakukan transformasi fundamental dalam tata kelola birokrasi melalui penguatan budaya kerja BerAKHLAK dan modernisasi sistem kerja pegawai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan kebijakan fleksibilitas lokasi kerja yang memungkinkan ASN bekerja dari rumah pada hari tertentu demi meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi standar pelayanan publik. Strategi ini didukung dengan dorongan digitalisasi layanan serta penyederhanaan struktur organisasi agar menjadi lebih lincah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Penerapan pola kerja terbaru bagi ASN diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN yang mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis digital untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas pelayanan publik," katanya.
Selain pengaturan lokasi kerja, pemerintah juga mendorong langkah efisiensi lainnya seperti pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi rapat daring, serta penggunaan energi kantor yang lebih bijak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat budaya kerja ASN dan memastikan transformasi tata kelola pemerintahan terimplementasi secara nyata dalam pola kerja sehari-hari.
"Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh dan telah mengimplementasikan kebijakan transformasi birokrasi nasional melalui penguatan budaya kerja BerAKHLAK, penerapan pola kerja fleksibel ASN, serta percepatan digitalisasi layanan guna mewujudkan birokrasi yang lincah, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," tegasnya.
Dijelaskan Elius, "Pimpinan memiliki peran yang sangat signifikan sebagai pilar organisasi yang menentukan arah kebijakan dan menjaga agar kinerja ASN tetap selaras dengan tujuan instansi."
Beberapa peran strategis pimpinan dalam memperkuat budaya kerja ASN BerAKHLAK, pertama sebagai Teladan (Role Model), pimpinan harus menjadi contoh nyata dalam integritas, moralitas, dan etika. Kedua, Navigator dan Penentu Kebijakan, pimpinan berperan sebagai sebagai 'nakhoda' yang mengarahkan organisasi agar nilai-nilai BerAKHLAK terinternalisasi menjadi jiwa dalam setiap tindakan pegawai. Ketiga, Pengembang Potensi dan Pembelajar Sejati, pimpinan yang bertanggung jawab mengembangkan potensi organisasi dengan menjadi pembelajar yang tidak pernah merasa cukup akan ilmu. Keempat, Pembangun Lingkungan Kerja Harmonis dan Kolaboratif, pimpinan harus menciptakan suasana kerja yang kondusif dengan menghargai setiap individu. Kelima, Penjamin Nilai-nilai Kebangsaan, pemimpin wajib menjamin penerapan nilai-nilai Pancasila dalam organisasi serta mengimbau pegawai untuk bijak dalam menggunakan media sosial demi menjaga persatuan NKRI dan nama baik instansi. Keenam, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, pimpinan diwajibkan melakukan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.
Menurut Elius, transformasi digital memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah wajah layanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi melalui bebrapa aspek, mulai dari peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik, efisiensi operasional birokrasi, produktivitas dan akuntabilitas kinerja ASN, sampai transformasi budaya kerja.
"Secara keseluruhan, transformasi digital bertujuan agar tata kelola pemerintahan tidak lagi sekadar menjadi konsep, tetapi terimplementasi secara nyata dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan menciptakan birokrasi yang lebih efisien," katanya.
Gaya kepemimpinan situasional mendukung kerja tim yang kolaboratif dengan cara menekankan pada aspek kepekaan dan adaptivitas pemimpin terhadap situasi yang terjadi serta perubahannya, memastikan bahwa organisasi tetap hidup dan harmonis karena pemimpin mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan tim dan tuntutan perubahan lingkungan yang cepat.
Diharapkan implementasi budaya kerja BerAKHLAK mampu menempa ASN untuk menjawab berbagai tantangan zaman serta mencapai amanat bangsa dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.
"Budaya kerja BerAKHLAK merupakan nilai dasar yang harus dimiliki dan ditaati oleh setiap ASN. Dengan Semangat bangga melayani bangsa, ASN perlu selalu berorientasi pada pemberian layanan terbaik yang menghasilkan kepuasan customer. Pemimpin sebagai 'nakhoda' yang mengarahkan organisasi sangat perlu berperan dalam penguatan core values BerAKHLAK. Dampak yang diharapkan dari keberhasilan agenda penguatan core values BerAKHLAK, yaitu perbaikan citra publik terhadap ASN dan peningkatan minat publik menjadi ASN yang bangga melayani bangsa," harapnya.
Webinar diikuti sebanyak 4.187 peserta merupakan ASN dan kalangan umum, yang mengikuti melalui zoom meeting dan YouTube. Narasumber yang dihadirkan pada pembelajaran daring kali ini adalah Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darlan dan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yuniar Putia Rahma.
